Tak hanya sebagai tempat konsultasi hukum, Posbakum juga berfungsi sebagai wadah edukasi hukum dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu programnya adalah pelatihan kepala desa dan lurah sebagai “guru damai” dalam menyelesaikan konflik di tingkat lokal.
Masan juga menegaskan pentingnya Posbakum dalam memberikan pendampingan hukum kepada korban dan keluarga korban, bukan hanya kepada pelaku, sesuai dengan Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 tentang standar layanan bantuan hukum.
“Pendampingan hukum berlaku bukan hanya untuk pelaku, tetapi juga korban dan keluarganya. Ini adalah wujud perlindungan hukum yang harus hadir hingga ke tingkat desa,” jelasnya.
Dengan pelatihan paralegal yang mencakup pretest, posttest, hingga aktualisasi praktik lapangan selama tiga bulan, Kemenkumham berharap kompetensi paralegal benar-benar teruji sebelum diterjunkan ke masyarakat.
“Penguatan kompetensi SDM paralegal dan percepatan pembentukan Posbakum di desa dan kelurahan menjadi agenda strategis kita, agar keadilan dapat diakses lebih merata oleh masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan,” kata Masan.
Sementara itu, Indahwan Suci Ning Ati, dari LBH Mawaddah Lamongan mengatakan sepanjang 2024–2025, telah mencatat 38 kasus pendampingan, sebagian besar berkaitan dengan tindak pidana judi online.
“Kita lakukan pendampingan hukum, mulai ke Polres hingga persidangan,” ucapnya.(Bs).
