BERITASIBER.COM – Fenomena El Nino yang berlangsung pada 2026 menjadi perhatian Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) karena berpotensi meningkatkan risiko kekeringan di sejumlah wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Pemerintah daerah didorong memperkuat langkah antisipasi dengan memanfaatkan informasi meteorologi dan klimatologi sebagai dasar perencanaan serta pengambilan kebijakan.
Hal tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam audiensi BMKG DIY bersama Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti pada Rabu (5/8/2026). Pertemuan tersebut dilakukan untuk menyampaikan perkembangan terkini kondisi musim kemarau dan fenomena El Nino sekaligus memperkuat koordinasi antara BMKG dengan Pemerintah Daerah DIY.
Dalam pertemuan itu, BMKG DIY memaparkan sejumlah indikator kondisi kemarau 2026, mulai dari perkembangan El Nino, pemantauan hari tanpa hujan, hingga wilayah yang telah masuk kategori kekeringan meteorologis.
Data hasil pemantauan BMKG hingga akhir Juli 2026 menunjukkan sejumlah wilayah di DIY telah mengalami periode hari tanpa hujan dalam kategori sangat panjang hingga ekstrem. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena semakin panjang periode tanpa hujan, semakin besar pula potensi tekanan terhadap ketersediaan air dan sektor-sektor yang bergantung pada curah hujan.
Dampak kekeringan tidak hanya berpotensi dirasakan sektor pertanian. Ketersediaan sumber daya air, kondisi lingkungan, hingga kesehatan masyarakat juga dapat terdampak apabila periode kemarau panjang berlangsung tanpa langkah mitigasi yang memadai.
Koordinator BMKG DIY, Ardhianto Septiadhi, mengatakan kondisi tersebut membutuhkan kesiapsiagaan bersama antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Menurutnya, BMKG tidak hanya memiliki tugas menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca dan iklim, tetapi juga memastikan informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk menentukan langkah penanganan.
“Fenomena El Nino tahun 2026 memerlukan perhatian bersama karena berpotensi meningkatkan risiko kekeringan di sejumlah wilayah DIY. BMKG berkomitmen menyampaikan informasi yang tidak hanya akurat dan tepat waktu, tetapi juga berbasis dampak (Impact-Based Forecast), sehingga dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mengambil langkah mitigasi dan penanganan sejak dini,” ujar Ardhianto.
Pendekatan Impact-Based Forecast (IBF) menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian dalam audiensi tersebut. Melalui pendekatan ini, informasi yang diberikan tidak berhenti pada prediksi mengenai kondisi cuaca atau iklim, tetapi juga diarahkan untuk menggambarkan kemungkinan dampak yang ditimbulkan terhadap wilayah dan sektor tertentu.
Dengan informasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat menentukan prioritas penanganan secara lebih spesifik. Misalnya, wilayah yang memiliki potensi kekeringan tinggi dapat dipersiapkan lebih awal untuk menghadapi kemungkinan berkurangnya pasokan air atau terganggunya aktivitas pertanian.
Sekda DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menyambut baik informasi yang disampaikan BMKG. Menurutnya, informasi meteorologi dan klimatologi memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.
