Ia menilai pemerintah membutuhkan informasi yang lebih rinci, khususnya mengenai wilayah mana yang berpotensi mengalami dampak paling besar. Dengan demikian, langkah antisipasi dapat dilakukan sebelum kondisi berkembang menjadi persoalan yang lebih serius.
“Informasi dari BMKG sangat penting sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah daerah. Yang kami perlukan bukan hanya informasi bahwa akan terjadi El Nino atau kemarau, tetapi juga informasi sejak awal mengenai lokasi-lokasi yang berpotensi terdampak agar langkah antisipasi dapat disiapkan lebih cepat dan tepat sasaran,” ungkap Ni Made.
Menurutnya, informasi berbasis dampak juga penting untuk dimasukkan ke dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Setiap kebijakan pembangunan dinilai perlu mempertimbangkan potensi risiko geohidrometeorologi agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada aspek regulasi dan target program, tetapi juga memperhitungkan faktor risiko bencana.
Ni Made mendorong agar konsep prakiraan berbasis dampak terus dikembangkan dan menjadi bagian dari sistem peringatan dini maupun perencanaan pembangunan di DIY.
“Ke depan, setiap perencanaan pembangunan hendaknya tidak hanya berbicara mengenai aspek regulasi, tetapi juga memperhatikan potensi dampak yang mungkin timbul. Karena itu, pendekatan prakiraan berbasis dampak atau Impact-Based Forecast (IBF) perlu terus dikembangkan sebagai landasan dalam mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan di daerah,” lanjutnya.
Penguatan koordinasi antara BMKG dan pemerintah daerah dinilai semakin penting di tengah meningkatnya tantangan akibat perubahan iklim. Informasi mengenai kondisi cuaca dan iklim perlu diterjemahkan menjadi langkah konkret sehingga masyarakat dan sektor strategis memiliki waktu yang cukup untuk melakukan penyesuaian.
BMKG DIY memastikan akan terus meningkatkan kualitas layanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Informasi yang disampaikan diharapkan tidak hanya memberikan gambaran mengenai kondisi atmosfer, tetapi juga membantu pemerintah memahami potensi konsekuensi yang mungkin muncul di lapangan.
Langkah tersebut dapat mendukung berbagai sektor dalam menyusun strategi adaptasi. Di sektor pertanian, misalnya, informasi mengenai potensi kekeringan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan pola tanam dan pengelolaan sumber air. Sementara pada sektor sumber daya air, informasi tersebut dapat digunakan untuk memperkuat kesiapan menghadapi kemungkinan penurunan ketersediaan air.
Dengan koordinasi yang semakin erat, pemerintah daerah diharapkan mampu melakukan mitigasi secara lebih cepat sebelum dampak kekeringan meluas. Masyarakat pun dapat memperoleh informasi yang lebih mudah dipahami mengenai risiko yang mungkin terjadi di wilayah masing-masing.
Audiensi BMKG DIY dan Pemerintah Daerah DIY menjadi bagian dari upaya membangun sistem peringatan dini yang lebih responsif. Tidak hanya memprediksi kapan suatu fenomena terjadi, sistem tersebut diarahkan untuk menjawab pertanyaan yang lebih penting, yakni wilayah mana yang berpotensi terdampak dan langkah apa yang perlu disiapkan.
Di tengah kondisi kemarau dan pengaruh El Nino 2026, pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ketangguhan DIY dalam menghadapi risiko bencana hidrometeorologi sekaligus mendukung pembangunan daerah yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim.
