Eko mengatakan pemerintah perlu membuktikan klaim bahwa penambahan layer baru tidak akan mengganggu struktur pasar melalui simulasi berbasis data historis.
“Jangan membuat kebijakannya terlebih dahulu, baru kemudian mencari pembenaran datanya. Seharusnya data dibuka, masalah dipetakan, alternatif kebijakan diuji, dampaknya disimulasikan, baru mengambil keputusan,” tegasnya.
Menurut BCW, pemerintah perlu membuka data yang menjadi dasar perumusan kebijakan kepada publik. Data tersebut antara lain berkaitan dengan volume produksi hasil tembakau, jumlah pabrik yang aktif, realisasi pita cukai, serta estimasi peredaran produk tembakau ilegal dalam beberapa tahun terakhir.
Dengan data tersebut, publik dapat melihat persoalan secara lebih utuh, termasuk seberapa besar kontribusi rokok ilegal terhadap pasar dan apakah perubahan struktur tarif benar-benar menjadi instrumen paling efektif untuk mengatasinya.
Sebagai bagian dari pengawasan publik, BCW menyatakan akan menyiapkan kajian independen terkait rantai pasok CHT. Kajian tersebut antara lain akan melihat efektivitas penambahan layer baru dalam memperluas basis cukai dan mengurangi peredaran produk ilegal.
BCW juga mendorong pemerintah menetapkan indikator keberhasilan yang jelas dan terukur. Dengan demikian, apabila kebijakan tersebut diterapkan, efektivitasnya dapat dievaluasi berdasarkan capaian nyata, bukan sekadar asumsi.
Eko menilai kecepatan dalam mengambil keputusan memang dibutuhkan pemerintah, tetapi tidak boleh mengorbankan proses kajian dan mitigasi risiko.
“Menteri boleh bergerak cepat, tetapi kebijakan fiskal tidak boleh tergesa-gesa. Cepat mengambil keputusan adalah keberanian, tetapi mengambil keputusan tanpa basis data dan mitigasi risiko yang matang adalah persoalan lain,” pungkas Eko.
BCW berharap pemerintah membuka ruang dialog yang lebih luas dengan pelaku industri, pekerja, petani, akademisi, serta kelompok masyarakat sipil sebelum perubahan struktur tarif CHT diberlakukan.
Menurut mereka, kebijakan cukai idealnya tidak hanya mengejar tujuan jangka pendek, tetapi juga menjaga keseimbangan antara pemberantasan rokok ilegal, kepastian berusaha bagi industri yang patuh, perlindungan tenaga kerja, pengendalian konsumsi, dan optimalisasi penerimaan negara.
Dengan demikian, rencana penambahan layer baru dalam tarif CHT diharapkan tidak berhenti sebagai solusi administratif untuk menarik pelaku ilegal ke sektor formal, tetapi benar-benar lahir dari kajian berbasis data, memiliki mekanisme pengawasan yang jelas, serta mampu memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat secara berkelanjutan.
