JAKARTA, BeritaSiber.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai penangkapan Kepala Pengawasan dan Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Wilayah Kediri, Gatot Heroe Hernanda, menjadi bagian dari upaya pembenahan di sektor perpajakan dan kepabeanan.
Purbaya mengatakan penindakan terhadap pejabat Bea Cukai tersebut menunjukkan bahwa proses perbaikan tata kelola di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak terus dilakukan.
“Itu nanti kan kita sudah melakukan perbaikan di bea cukai dan pajak ya. Jadi itu salah satu titik awal kita perbaiki ke depan,” ujar Purbaya saat ditemui wartawan di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Menurut Purbaya, pemberantasan praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan menjadi salah satu aspek penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Kepercayaan tersebut dinilai turut berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Ia berharap kasus serupa tidak kembali terjadi dan praktik korupsi di lingkungan pengelolaan penerimaan negara dapat terus ditekan.
“Semakin menuju nol (korupsi), sehingga tax collection rate kita bisa meningkat dan orang yang mau bayar pajak pun rela bayar pajak karena uangnya enggak dibuat main-main,” tegasnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Gatot Heroe Hernanda dan menetapkannya sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap yang berkaitan dengan proses impor.
Penangkapan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi dalam proses kepabeanan. Dalam perkara itu, Gatot diduga menerima uang untuk membantu kelancaran proses kepabeanan.
Dalam penggeledahan yang dilakukan di kediaman Gatot, KPK menyita uang tunai dengan nilai sekitar Rp 2,8 miliar. Uang tersebut ditemukan dalam pecahan mata uang dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat.
KPK menduga Gatot menerima uang sekitar Rp 3,25 miliar dari bos PT Bluerray Cargo. Pemberian uang tersebut diduga berkaitan dengan upaya memperlancar proses kepabeanan secara ilegal.
Gatot disebut menjadi salah satu pejabat yang mengikuti pertemuan dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut. Dalam pertemuan itu, turut dibahas permintaan agar proses kepabeanan yang berkaitan dengan kegiatan impor dapat dibantu melalui cara yang melanggar ketentuan.
