Kasus tersebut kini menjadi perhatian karena menyangkut integritas aparat yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
Purbaya menilai pemberantasan korupsi tidak hanya berkaitan dengan penindakan terhadap pelaku. Menurutnya, pembenahan sistem dan tata kelola juga diperlukan agar celah penyalahgunaan kewenangan dapat semakin dipersempit.
Upaya tersebut menjadi penting karena sektor pajak dan kepabeanan merupakan bagian strategis dalam pengelolaan penerimaan negara. Kinerja kedua sektor tersebut sangat berkaitan dengan kemampuan pemerintah menghimpun pendapatan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara.
Karena itu, Purbaya berharap langkah penindakan terhadap oknum yang melakukan pelanggaran dapat berjalan beriringan dengan perbaikan internal di lingkungan kementerian dan lembaga terkait.
Ia juga menekankan pentingnya menciptakan sistem yang membuat masyarakat merasa yakin bahwa pembayaran pajak digunakan sebagaimana mestinya.
Menurut dia, semakin rendah tingkat korupsi, semakin besar pula peluang meningkatnya tingkat penerimaan pajak. Masyarakat akan lebih terdorong memenuhi kewajibannya apabila memiliki keyakinan bahwa uang yang mereka setorkan kepada negara dikelola secara bertanggung jawab.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa pemberantasan korupsi menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat penerimaan negara.
Di sisi lain, proses hukum terhadap Gatot sepenuhnya berada di tangan KPK. Penetapan status tersangka dan dugaan penerimaan suap akan diuji melalui proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pemerintah berharap penindakan terhadap kasus tersebut menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan sekaligus membangun tata kelola kepabeanan dan perpajakan yang lebih transparan, profesional, dan berintegritas.
Dengan demikian, pembenahan yang dilakukan tidak hanya menyasar individu yang terbukti melakukan pelanggaran, tetapi juga memastikan sistem pelayanan dan pengawasan mampu mencegah praktik serupa terulang di kemudian hari.
