Ia juga menambahkan, beberapa peternak kerap menghadapi tekanan dari oknum-oknum tertentu yang mempersoalkan penggunaan LPG bersubsidi oleh peternak ayam broiler.
“Oknum-oknum tersebut bahkan meminta uang damai yang jumlahnya tidak sedikit. Kami berharap Komisi B dan Disnakeswan bisa membantu agar kami bisa bekerja dengan tenang,” katanya.
Disnakeswan dan Komisi B DPRD Lamongan berkomitmen membantu proses perizinan, memberikan solusi terkait pengolahan limbah, dan memfasilitasi akses permodalan. Sementara itu, untuk masalah regulasi LPG dan solar bersubsidi, akan ada tindak lanjut berupa pertemuan lanjutan dengan pihak-pihak terkait.
“Alhamdulillah audensi berjalan lancar kami atas nama peternak rakyat Lamongan mengucapkan banyak terima kasih kepada anggota DPR Lamongan khususnya komisi B, bersama Dinas peternakan dan bagian perekonomian Pemda Lamongan. Dimana permasalahan peternak bisa di perjuangkan solusinya. Ada beberapa poin permasalahan peternak, yang kita sampaikan tadi. Karena kita peternak, banyak yang tidak tahu aturan dari permasalahan itu maka kita minta tolong solusinya kepada wakil rakyat kita yang ada di DPRD Kabupaten Lamongan,” ungkap Aminarto, Koordinator Pejuang FCR Lamongan.
Aminarto juga mengungkapkan bahwa perlunya andil peran serta dari semua pihak yang lebih masiv dan serius, agar hasil peternakan ayam khususnya di Kabupaten Lamongan biar seperti Kabupaten Blitar.
Tak lupa peternak rakyat ayam broiler, Pejuang FCR Kabupaten Lamongan juga sangat mengapresiasi salah satu hasil positif dari audiensi ini adalah rencana untuk mengadakan kegiatan Kopi Darat (Kopdar) setiap dua bulan sekali dengan Dinas terkait.
Pertemuan itu dinilai akan menjadi forum diskusi efektif bagi semua peternak di Kabupaten Lamongan untuk lebih aktif menyampaikan permasalahan mereka yang belum ada solusinya dan dapat mencari pemecahannya bersama kedepannya.
>>> Klik berita lainnya di Google News BeritaSiber.Com
