Bicara emansipasi wanita dan Hukum di Indonesia berfokus pada kesetaraan, perlindungan dari diskriminasi, dan penanganan kekerasan berbasis gender.
Prinsip utama yaitu kesamaan di depan hukum, dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang menjamin perlindungan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum. Meskipun dijamin UUD, tantangan patriarki dan kelemahan implementasi peraturan masih sering memposisikan perempuan sebagai kelompok rentan yang selalu menjadi korban
Perempuan sendiri keberadaannya dilindungi oleh UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Selain itu, terdapat UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual), UU PKDRT, dan ratifikasi CEDAW (UU No. 7 Tahun 1984) untuk perlindungan hak asasi perempuan.
Masih minimnya keberpihakan hukum terhadap wanita terjadi di beberapa aspek, adanya budaya patriarki yang kuat, dan kendala dalam proses hukum sering kali membuat wanita sulit mendapatkan keadilan yang maksimal.
Advokat perempuan bisa memainkan peran krusial sebagai penegak hukum, dengan jiwa ke ibuannya yang sangat dimungkinkan bisa memberikan perspektif humanis, melindungi kelompok rentan (perempuan & anak), serta menjadi penyeimbang dalam firma hukum. Karena dengan berprofesi Advokat, wanita bisa menjadi tangguh dengan sering menjadi pendamping, konselor yang memberikan rasa aman dan nyaman, serta agen perubahan dalam menangani kasus hukum dengan pendekatan yang lebih empatik dan berkeadilan.
Advokat perempuan sampai saat ini sudah bisa membuktikan bahwa mereka mampu menjadi partner setara dengan advokat laki-laki, meskipun seringkali harus menghadapi tantangan stereotip gender
Pentingnya Peran Advokat Perempuan di Firma Hukum sebagai ‘Penyeimbang’ dengan melihat cara berpikir dan pendekatan perempuan dan selanjutnya dipadukan dengan gaya berpikir dan pendekatan laki-laki akan menghasilkan pekerjaan yang komprehensif dan seimbang sebagai dinamika dalam pergulatan Hukum
Sebagai seorang perempuan, terdapat kodrat untuk menjadi ibu rumah tangga yang mengurus anak dan keluarga, dalam sudut pandang yang lain advokat juga dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas dari klien yang menyita waktu.
Tantangan yang muncul kemudian adalah bagaimana seorang advokat perempuan dapat me-manage waktu dengan baik dan efisien tanpa lupa kewajibannya sebagai ibu rumah tangga
