JAKARTA, BeritaSiber.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) di sejumlah wilayah yang terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau meningkatkan kewaspadaan. Pemda diminta aktif memantau perkembangan erupsi dan menyesuaikan penyelenggaraan layanan publik dengan kondisi di masing-masing wilayah.
Imbauan tersebut disampaikan Tito dalam konferensi pers bertajuk Menjaga Keberlangsungan Layanan Pemerintah dan Pendidikan di Wilayah Terdampak Pascaerupsi Gunung Anak Krakatau yang digelar secara daring dari Jakarta, Minggu (6/9/2026).
Tito mengatakan dampak sebaran abu vulkanik tidak hanya dirasakan di sekitar kawasan Gunung Anak Krakatau. Sejumlah wilayah lain juga berpotensi terdampak, termasuk sebagian DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Lampung, hingga Sumatera Selatan.
Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak mengabaikan perkembangan situasi meski kondisi di wilayah masing-masing belum menunjukkan dampak yang signifikan. Pemantauan secara berkala diperlukan sebagai dasar untuk menentukan langkah penanganan apabila terjadi perubahan kondisi.
“Beberapa daerah memang sudah menyampaikan mengenai [kondisi] tingkat provinsi kepada kabupaten/kota masing-masing untuk meningkatkan kewaspadaan. Meskipun tentu kita hindari kepanikan masyarakat, jangan sampai masyarakat menjadi panik,” ujar Tito.
Menurut dia, kewaspadaan perlu ditingkatkan tanpa menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Pemda diharapkan mampu memberikan informasi yang jelas dan menenangkan, sekaligus memastikan masyarakat mengetahui langkah yang perlu dilakukan apabila kondisi memburuk.
Tito juga mengingatkan masyarakat agar memperhatikan dampak abu vulkanik terhadap kesehatan. Paparan abu dapat mengganggu saluran pernapasan maupun mata sehingga masyarakat di wilayah terdampak diminta meningkatkan perlindungan diri.
Penggunaan masker menjadi salah satu langkah yang dianjurkan, terutama ketika masyarakat harus beraktivitas di luar ruangan. Pelindung mata juga dapat digunakan apabila kondisi lingkungan menunjukkan paparan abu yang cukup mengganggu.
Mendagri turut meminta pemerintah daerah membantu masyarakat dengan menyediakan dan membagikan masker di wilayah yang terdampak.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan sekaligus memastikan masyarakat tetap dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tingkat perlindungan yang memadai.
Selain aspek kesehatan, Tito menyoroti keberlangsungan layanan transportasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Menurutnya, pengelolaan transportasi lokal, baik melalui jalur darat, laut, sungai maupun danau, harus mempertimbangkan kondisi aktual di lapangan.
Pemda diminta tidak menerapkan kebijakan secara seragam tanpa melihat tingkat risiko di masing-masing daerah. Apabila terdapat peningkatan potensi bahaya, langkah pembatasan atau penyesuaian layanan perlu segera dilakukan berdasarkan informasi resmi dari otoritas terkait.
“Untuk mendukung sistem transportasi, jangan sampai nanti membahayakan masyarakat. Tapi sekali lagi, situasinya masih sangat situasional, masih sangat tergantung dengan situasi masing-masing,” tegas Tito.
