SURABAYA, BeritaSiber.com – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, mendukung rencana Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengumpulkan seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Lia, evaluasi tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan pelaksanaan MBG di Jawa Timur berjalan sesuai standar, terutama menyangkut keamanan pangan, kualitas bahan makanan, proses pengolahan hingga distribusi kepada penerima manfaat.
Perempuan yang akrab disapa Ning Lia itu menilai koordinasi antara pemerintah daerah dan para pengelola SPPG perlu diperkuat menyusul munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan makanan dalam pelaksanaan program MBG.
“Langkah Pemprov Jawa Timur untuk mengumpulkan seluruh pengelola SPPG ini sangat baik. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan program MBG berjalan dengan baik, terutama dari sisi keamanan pangan dan kualitas makanan yang diberikan kepada masyarakat,” ujar Lia.
Ia mengatakan, program MBG memiliki tujuan strategis dalam membantu pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok penerima manfaat lainnya. Karena itu, pelaksanaannya membutuhkan sistem pengawasan yang ketat dan konsisten.
Menurut Lia, setiap tahapan dalam penyediaan makanan harus menjadi perhatian. Mulai dari pemilihan dan pengadaan bahan pangan, penyimpanan, proses memasak, pengemasan, pengangkutan hingga makanan diterima dan dikonsumsi penerima manfaat.
Lia menilai kejadian dugaan keracunan makanan dalam pelaksanaan MBG perlu menjadi bahan evaluasi serius. Terlebih, persoalan serupa disebut telah muncul di sejumlah daerah.
Ia berharap pemerintah tidak hanya melakukan penanganan ketika kasus terjadi, tetapi juga membangun mekanisme pencegahan yang lebih kuat sehingga risiko terhadap penerima manfaat dapat ditekan.
“Masalah keracunan makanan ini memang sudah seharusnya menjadi perhatian serius. Apalagi kejadian serupa sudah berulang. Jangan sampai persoalan yang sama terus terjadi dan justru menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” katanya.
Menurutnya, evaluasi terhadap SPPG perlu dilakukan secara menyeluruh dan berbasis pada temuan di lapangan. Dengan demikian, setiap potensi kelemahan dalam rantai penyediaan makanan dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki.
Lia juga meminta agar aspek keamanan pangan ditempatkan sejajar dengan pemenuhan kebutuhan gizi. Menu yang bergizi, kata dia, harus sekaligus aman dikonsumsi oleh penerima manfaat.
“Program MBG ini adalah program besar dan sangat baik karena menyangkut pemenuhan gizi masyarakat. Karena itu, pelaksanaannya harus benar-benar dijaga. Jangan sampai tujuan baik dari program ini justru terganggu karena persoalan keamanan pangan,” ujarnya.
