BERITASIBER.COM | LAMONGAN – Wakil Bupati Lamongan, Dirham Akbar Aksara, ST, B.Eng, M.Sc., memberikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan Cabang Gresik atas peluncuran program baru yang inovatif, yaitu Program Sinergi Rekrutmen dan Reaktivasi Peserta JKN Melalui Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga (SRIKANDI).
Program ini merupakan langkah strategis dalam memperluas cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan pihak ketiga untuk mendaftarkan penduduk di wilayahnya ke dalam segmen Pekerja Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah (PBPU Pemda).
Wakil Bupati Lamongan, Dirham Akbar Aksara, menyatakan dukungannya terhadap upaya pencapaian UHC di Kabupaten Lamongan. Hingga 1 Mei 2025, capaian kepesertaan JKN di Kabupaten Lamongan mencapai 86,95% atau 1.188.981 jiwa dari total populasi 1.367.305 jiwa.
“Saya sangat mengapresiasi program-program BPJS Kesehatan ini, terutama peluncuran program SRIKANDI yang menjadikan Lamongan sebagai daerah pertama di Jawa Timur yang meluncurkan inisiatif ini. Tugas kita selanjutnya adalah berkolaborasi untuk mencapai target keaktifan peserta sebesar 98 persen,” ungkap Dirham.
Ia menekankan pentingnya percepatan melalui program SRIKANDI dan PESIAR agar target UHC dapat segera tercapai.
Dirham juga memberikan penghargaan kepada semua mitra yang berkontribusi dalam kesuksesan Program SRIKANDI dan mengajak camat serta seluruh stakeholder untuk aktif melakukan sosialisasi mengenai Program JKN.
“Bukan hanya masyarakat yang kurang mampu, tetapi juga mereka yang mampu harus diedukasi untuk segera mendaftar JKN. Manfaat Program JKN sangat besar, dan dengan meningkatnya kepesertaan, kita dapat meningkatkan potensi capaian UHC,” ujar Dirham.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gresik, Janoe Tegoeh Prasetijo, menjelaskan bahwa penduduk yang didaftarkan dalam program ini akan mendapatkan iuran yang dibayarkan secara sharing antara Pemerintah Daerah dan pihak ketiga, dengan hak perawatan JKN Kelas III.
Program SRIKANDI ini ditujukan khusus untuk daerah yang belum mencapai Universal Health Coverage (UHC), namun memiliki komitmen tinggi dari Pemerintah Daerah dalam mendukung Program JKN.
