Kekecewaan wali murid semakin memuncak saat mencoba mengalkulasi nilai nominal paket tersebut. Dengan pagu anggaran pemerintah yang seharusnya mampu mencukupi kebutuhan makan siang lengkap, paket yang diterima siswa dianggap tidak masuk akal secara hitungan ekonomi maupun gizi.
Siswa yang menerima manfaat pun turut bersuara. Mereka membandingkan antusiasme saat mendengar janji makan bergizi dengan kenyataan roti dan kacang yang mereka terima di sekolah. Kondisi ini sangat disayangkan, mengingat SPPG Lopang 2 melayani skala besar, yakni 2.708 penerima manfaat yang mencakup 23 lembaga sekolah dan 4 posyandu di wilayah Kembangbahu, Lopang, hingga Kedungmegarih.
“Program Pak Prabowo tujuannya mulia untuk mencetak generasi hebat. Tapi kalau pelaksananya di bawah seperti ini, jangan harap generasi kita jadi handal. Ini hanya membuat anak-anak kecewa,” tambah perwakilan wali murid lainnya.
Kejadian ini menjadi ironi besar karena terjadi hanya berselang sehari setelah Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Sekda Mohammad Nalikan selaku Ketua Satgas MBG Kabupaten Lamongan memberikan peringatan keras kepada seluruh pengelola SPPG di Lamongan untuk menjaga kualitas layanan selama Ramadan.
Munculnya kasus menu kering yang “minimalis” di SPPG Lopang 2 seolah menantang ketegasan pemerintah daerah. Masyarakat kini mendesak Satgas MBG Lamongan untuk melakukan audit mendadak terhadap dapur Yayasan Bintang Sembilan Indonesia Raya.
