BERITASIBER.COM – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan revitalisasi menyeluruh terhadap SDN Tanggirejo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, akan segera dimulai pada tahun anggaran 2026.
Kepastian tersebut menjadi respons cepat pemerintah setelah kondisi bangunan sekolah yang mengalami kerusakan berat menjadi perhatian publik dan mendapat sorotan luas.
Langkah percepatan penanganan dilakukan melalui koordinasi intensif antara Kemendikdasmen, Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Tengah, serta pihak sekolah.
Sebagai tindak lanjut konkret, Kepala SDN Tanggirejo dijadwalkan akan diundang ke Jakarta dalam waktu dekat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai dasar pelaksanaan program revitalisasi.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal, Gogot Suharwoto, menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin ada satu pun sekolah dengan kondisi bangunan rusak yang luput dari perhatian. Menurutnya, penyediaan sarana pendidikan yang aman dan layak merupakan bagian dari komitmen negara dalam menjamin hak setiap anak Indonesia memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas.
“Saat ini kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari kepala sekolah, dinas pendidikan, hingga Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Tengah untuk segera merevitalisasi sekolah tersebut. Dalam waktu dekat, kami juga akan mengundang Kepala SDN Tanggirejo ke Jakarta untuk melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) revitalisasi,” ujar Gogot dalam keterangan resminya di Jakarta.
Revitalisasi SDN Tanggirejo merupakan bagian dari Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang menjadi salah satu program prioritas Kemendikdasmen pada tahun 2026. Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung peningkatan mutu pembelajaran.
Pada pelaksanaannya, program revitalisasi difokuskan kepada tiga kategori utama penerima bantuan. Pertama, sekolah yang mengalami kerusakan akibat bencana alam sehingga membutuhkan pemulihan secara cepat agar proses belajar mengajar dapat kembali berjalan normal. Kedua, sekolah yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebagai bagian dari upaya pemerataan kualitas pendidikan nasional.
Ketiga, sekolah dengan tingkat kerusakan bangunan yang tergolong berat dan berpotensi membahayakan keselamatan peserta didik maupun tenaga pendidik.
