Meski demikian, hingga kini belum ada keterangan resmi dari KPK yang secara spesifik menjelaskan keberadaan Yaqut di luar rutan. Hal ini memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat dan menjadi perhatian publik, mengingat statusnya sebagai tersangka dalam kasus besar.
Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Yaqut sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023–2024 sejak 9 Januari 2026. Ia kemudian resmi ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK pada 12 Maret 2026, setelah permohonan praperadilannya ditolak oleh pengadilan sehari sebelumnya.
Kasus ini turut menjadi sorotan karena nilai kerugian negara yang tidak sedikit. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota haji tersebut diperkirakan menyebabkan kerugian negara hingga Rp622 miliar.
KPK menegaskan akan tetap menjalankan proses hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel. Di sisi lain, lembaga antirasuah itu juga memastikan bahwa seluruh hak tersangka tetap dihormati sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Penegasan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan kepada publik sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum, khususnya dalam perkara-perkara yang menjadi perhatian luas.
