Sementara itu, informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa dugaan pemalsuan tanda tangan tersebut berkaitan dengan dokumen administrasi kegiatan kelompok masyarakat (Pokmas) yang menggunakan tanda tangan Kepala Desa Kertasada tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.
Pihak Kepala Desa Kertasada sebelumnya dikabarkan telah menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menandatangani dokumen yang dimaksud. Pernyataan tersebut memicu polemik di tengah masyarakat desa dan menimbulkan pertanyaan soal keabsahan dokumen kegiatan Pokmas Setia Budi.
APMS menilai, jika dugaan ini benar, maka ada indikasi manipulasi administrasi yang harus dibongkar secara terbuka. Mereka juga meminta Kejaksaan tidak ragu menetapkan status hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti bersalah.
Rencananya, aksi demonstrasi akan digelar dalam waktu dekat dengan melibatkan sejumlah elemen masyarakat sipil. Massa akan membawa tuntutan agar Kejari Sumenep segera meningkatkan penanganan kasus tersebut ke tahap penyidikan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pokmas Setia Budi belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut. Upaya konfirmasi kepada pihak terkait masih terus dilakukan.
APMS menegaskan, mereka akan terus mengawal proses hukum hingga ada kejelasan.
“Kami tidak ingin kasus ini menguap begitu saja. Ini soal integritas pemerintahan desa dan kepercayaan publik,” pungkasnya.(Akm)
