BERITASIBER.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah kini tengah menjadi sorotan tajam berbagai pihak. LSM Cakrawala Keadilan, sebagai salah satu lembaga pemantau kebijakan publik, secara tegas meminta agar seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak hanya fokus pada tuntutan operasional, namun juga wajib membuktikan kualitas masakan yang disajikan kepada siswa.
Pernyataan ini muncul setelah maraknya laporan dan keluhan dari wali murid di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Lamongan, mengenai kualitas menu yang dinilai tidak layak konsumsi.
LSM Cakrawala Keadilan menilai, anggaran besar yang telah digelontorkan oleh negara seharusnya berbanding lurus dengan kualitas gizi yang diterima oleh anak-anak sebagai sasaran utama program tersebut.
Ketua LSM Cakrawala Keadilan Hilal Ahmar dalam pernyataannya menegaskan bahwa protes atau demonstrasi yang dilakukan oleh oknum SPPG terkait keberlanjutan program harus dibarengi dengan komitmen nyata dalam perbaikan tata kelola penyajian.
Menurutnya, sia-sia apabila program ini diperpanjang jika kualitas makanan yang disajikan masih ditemukan jauh dari standar layak dan bergizi.
“Kami dari LSM Cakep meminta kepada seluruh SPPG, jangan hanya demo menuntut program dilanjutkan. Tunjukkan aksi konkret, perbaiki penyajian masakan agar enak dan benar-benar bergizi. Jangan menyajikan menu asal-asalan yang selama ini banyak diprotes dan viral di media sosial karena keluhan MBG,” tegas Hilal.
Pihaknya menyoroti bahwa banyak temuan di lapangan, khususnya di wilayah Kabupaten Lamongan, di mana standar kebersihan dan nutrisi makanan masih jauh dari harapan.
Ia menegaskan bahwa makanan yang tidak layak konsumsi tidak hanya melukai hak anak-anak, tetapi juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap anggaran negara yang sangat besar.
Lebih lanjut, LSM Cakrawala mendesak pemerintah, baik tingkat daerah, provinsi, hingga pusat, untuk memperketat sistem pengawasan. Mereka menilai bahwa penambahan jumlah SPPG tidak akan memiliki dampak positif apabila tidak dibarengi dengan sistem kontrol mutu yang ketat.
“Kami meminta pemerintah untuk benar-benar melakukan pengawasan ketat. Jika ada SPPG yang bekerja asal-asalan dan menyajikan makanan yang tidak layak, kami mendesak agar izin mereka dihentikan. Jangan menambah kuota SPPG jika kualitasnya tidak bermutu. Anggaran sudah besar, jangan sampai di lapangan hasilnya justru jauh dari kata bergizi,” tambahnya.
Program MBG merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Oleh karena itu, LSM Cakrawala menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi harga mati. Mereka mendorong agar para wali murid dan masyarakat untuk tidak ragu melaporkan jika menemukan ketidaksesuaian kualitas makanan di lapangan.
“Kami LSM Cakrawala Keadilan akan mengawasi terus program MBG, dan menerima keluhan dari masyarakat penerima manfaat jika menemukan penyajian menu dirasa kurang bagus atau tidak sesuai kualitas,” ujarnya.
LSM Cakrawala berkomitmen untuk terus memantau jalannya program ini di tingkat bawah. Mereka berharap agar pihak terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja SPPG yang terbukti memberikan pelayanan buruk. Perbaikan manajemen pengadaan, standar operasional prosedur (SOP) pengolahan, hingga pengawasan distribusi harus menjadi prioritas utama.
“Harapan kami jelas, pemerintah harus lebih berani mengambil tindakan tegas. Program ini adalah untuk anak-anak kita, generasi penerus bangsa. Mereka berhak mendapatkan makanan yang lezat, bersih, dan sesuai dengan standar gizi. Jangan biarkan anggaran yang berasal dari pajak masyarakat ini terbuang percuma akibat oknum penyelenggara yang tidak profesional,” pungkasnya.
