BERITASIBER.COM — Gelombang pengajuan perpindahan atlet dari Sumatera Utara ke sejumlah provinsi lain menjadi perhatian serius publik olahraga nasional. Sedikitnya sekitar 50 atlet dikabarkan telah mengajukan proses mutasi dalam waktu yang berdekatan. Fenomena ini memunculkan pertanyaan besar terkait arah pembinaan olahraga daerah di tengah fase baru kepemimpinan di Sumatera Utara.
Situasi tersebut terjadi di bawah kepemimpinan Ketua KONI Sumut, Hatunggal Siregar, serta bertepatan dengan awal pemerintahan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Kondisi ini dinilai bukan sekadar dinamika biasa dalam dunia olahraga, melainkan alarm keras yang menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam sistem pembinaan atlet.
Berdasarkan informasi yang berkembang, pengajuan perpindahan tersebut masih dalam tahap proses administrasi di KONI Sumut. Namun jumlah atlet yang cukup besar dan muncul hampir bersamaan menimbulkan persepsi adanya akumulasi persoalan yang selama ini belum terselesaikan secara menyeluruh.
Sorotan utama publik tertuju pada aspek kesejahteraan atlet. Sejumlah atlet disebut hanya menerima uang saku pembinaan sekitar Rp1,9 juta per bulan melalui program pembinaan skema PPI. Nominal tersebut dinilai belum sebanding dengan tuntutan prestasi, intensitas latihan, hingga kebutuhan hidup atlet yang semakin tinggi.
Di sisi lain, para atlet tetap dibebani target prestasi untuk mengharumkan nama daerah di berbagai ajang nasional. Ketimpangan antara tuntutan prestasi dan dukungan yang diterima inilah yang kini mulai dipertanyakan publik.
“Olahraga daerah tidak bisa hanya berbicara target medali. Atlet juga membutuhkan kepastian kesejahteraan, jenjang karier, serta perhatian yang merata,” ujar salah satu pengamat olahraga di Medan.
Selain persoalan kesejahteraan, sistem pembinaan juga menjadi sorotan. Sejumlah cabang olahraga disebut belum mendapat prioritas pembinaan yang seimbang. Akibatnya, beberapa atlet merasa kurang diperhatikan dan tidak memiliki ruang pengembangan yang memadai.
