BERITASIBER.COM – Semangat reformasi dan pembenahan institusi yang tengah digaungkan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, mendapat respons positif dari berbagai elemen masyarakat. Kendati demikian, komitmen besar di tingkat pusat tersebut dituntut untuk dibuktikan secara nyata dan konsisten hingga ke tingkat pelaksanaan di lapangan, khususnya pada pengawasan lembaga pemasyarakatan (lapas).
Dukungan sekaligus catatan kritis ini disampaikan langsung oleh Koordinator Advokasi Organisasi Jaguar, Bobby Sihite. Dalam keterangannya, Bobby menegaskan bahwa visi perubahan dari Kementerian Imipas tidak boleh sekadar menjadi slogan atau narasi administratif semata, melainkan harus mampu menyentuh dan menyelesaikan akar persoalan yang terjadi di daerah.
“Kami mendukung penuh program Menteri Imipas. Tetapi jika program itu memang serius dijalankan, maka setiap dugaan persoalan yang berkembang, termasuk di Lapas Narkotika Klas IIA Pematangsiantar, harus dibongkar secara terbuka dan dievaluasi secara menyeluruh,” tegas Bobby Sihite kepada media.
Bobby mengungkapkan, publik belakangan ini disuguhi oleh berbagai isu miring yang mengalir dari lingkungan Lapas Narkotika Klas IIA Pematangsiantar. Berbagai rumor yang berkembang di tengah masyarakat mencakup dugaan keberadaan “parengkol” (istilah lokal untuk pelaku penipuan berbasis telepon dari dalam lapas), penyalahgunaan alat komunikasi ilegal oleh warga binaan, hingga kasus penangkapan anak magang yang baru-baru ini menyita perhatian publik.
Menurut Jaguar, rentetan persoalan tersebut merupakan indikasi serius yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Mengingat Lapas Narkotika memiliki fungsi yang sangat strategis dalam membina warga binaan dan memutus rantai peredaran gelap narkotika, transparansi institusi sangat diperlukan agar tidak memicu mosi tidak percaya atau persepsi negatif dari masyarakat.
Bobby juga mengkritisi klaim pihak manajemen lapas mengenai pengawasan internal. Sebelumnya, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) menyatakan bahwa pihaknya telah rutin menggelar razia internal sebanyak dua kali dalam seminggu untuk menegakkan ketertiban. Namun bagi Bobby, pernyataan tersebut justru memicu tanda tanya besar di ruang publik.
“Kalau razia benar dilakukan rutin dua kali dalam seminggu, maka masyarakat tentu berharap hasilnya terlihat nyata. Jangan sampai kegiatan pengawasan hanya sebatas rutinitas administratif di atas kertas, sementara isu-isu pelanggaran di lapangan terus berkembang bebas,” sentilnya.
