“Artinya hanya dibutuhkan tambahan sekitar 6.500 [pekerja] untuk mencapai target tersebut, bahkan angka ini lebih tinggi dari angka provinsi yang baru 28 persen. Jadi Lamongan lebih hebat. Komitmen dan keperpihakannya pada pekerja memastikan semakin banyak pekerja yang bekerja keras di Kabupaten Lamongan, semakin banyak pula yang mendapatkan perlindungan,” ujar Irvansyah memberikan pujian.
Sementara itu, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menekankan pentingnya keberlanjutan program ini setelah masa bantuan subsidi iuran dari pemerintah berakhir. Bupati yang akrab disapa Pak Yes ini mengimbau kepada seluruh penerima agar tetap melanjutkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri demi keamanan jangka panjang.
“Hanya Rp16.800 setiap bulannya, nanti selain mendapatkan jaminan kematian juga jaminan kecelakaan kerja. Untuk 2027, kita ingin perluas lagi, gantian yang lain yang memperoleh bantuan,” terang Pak Yes, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas pemerataan jaminan sosial di masa mendatang.
Di sisi lain, Kepala Disnaker Lamongan M. Zamroni menjelaskan bahwa peluncuran kepesertaan ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah daerah dalam meredam kerentanan sosial ekonomi pekerja. Selain memaksimalkan pemanfaatan DBHCHT, Pemkab Lamongan juga terus mendorong kontribusi dunia usaha melalui optimalisasi program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility / CSR).
“Pemerintah Lamongan berupaya memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 58.000 pekerja rentan sehingga mereka memperoleh perlindungan apabila memiliki risiko kecelakaan atau risiko kematian. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lamongan juga terus mendorong optimalisasi kontribusi usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan,” pungkas Zamroni.
