LAMONGAN, BeritaSiber.com – Kabupaten Lamongan dinilai tidak perlu memaksakan penerapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) dalam penetapan kebijakan pengupahan tahun 2027. Penentuan UMSK dinilai harus mempertimbangkan karakteristik ekonomi daerah, kemampuan dunia usaha, produktivitas tenaga kerja, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pandangan tersebut disampaikan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Lamongan, Dr. Mohammad Yaskun, S.E., M.M. Menurut dia, kebijakan pengupahan tidak seharusnya hanya berorientasi pada peningkatan nominal upah, tetapi juga perlu memperhatikan keberlangsungan usaha dan penciptaan lapangan kerja.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

“Persoalannya bukan menolak peningkatan kesejahteraan pekerja, melainkan bagaimana menentukan kebijakan pengupahan yang sesuai dengan karakteristik ekonomi daerah,” ujar Mohammad Yaskun dalam pandangannya mengenai kebijakan pengupahan Lamongan 2027.

Struktur ekonomi Lamongan perlu menjadi pertimbangan

Yaskun menjelaskan, struktur perekonomian Kabupaten Lamongan berbeda dengan daerah yang memiliki konsentrasi industri manufaktur besar seperti Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo.

Perekonomian Lamongan ditopang berbagai sektor, mulai dari pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan, industri pengolahan, konstruksi, transportasi, hingga jasa.

Keberagaman tersebut, menurut dia, harus menjadi dasar dalam menentukan kebijakan pengupahan. Pemerintah daerah tidak tepat jika menerapkan kebijakan sektoral tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan kemampuan ekonomi, produktivitas, dan karakteristik dunia usaha setempat.

Selain itu, keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga perlu menjadi perhatian.

UMKM memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi masyarakat, serta meningkatkan pendapatan daerah. Namun, kemampuan finansial UMKM berbeda dengan perusahaan menengah dan besar.

Perbedaan omzet, modal, teknologi produksi, produktivitas, dan biaya operasional membuat kebijakan pengupahan harus dirumuskan secara proporsional.

“Perlindungan pekerja dan keberlangsungan UMKM bukan dua kepentingan yang harus dipertentangkan. Keduanya justru harus ditempatkan dalam satu kerangka pembangunan ekonomi yang saling mendukung,” jelasnya.

UMSK tidak wajib diterapkan seluruh daerah

Dari sisi regulasi, Yaskun mengingatkan bahwa penerapan UMSK bukan kewajiban bagi seluruh kabupaten/kota.

Ia merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Menurut dia, penetapan UMSK harus didasarkan pada kriteria tertentu, di antaranya klasifikasi lapangan usaha berdasarkan lima digit Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), keberadaan lebih dari satu perusahaan berskala menengah dan/atau besar, serta karakteristik dan risiko pekerjaan yang berbeda dari sektor lainnya.

Keberlangsungan usaha pada sektor yang diusulkan juga harus menjadi bahan pertimbangan.

Dengan demikian, sektor yang memiliki kontribusi ekonomi besar atau menjadi sektor unggulan daerah tidak otomatis memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai sektor UMSK.

“Harus ada bukti empiris yang menunjukkan bahwa sektor tersebut benar-benar memenuhi kriteria yang telah ditentukan dalam regulasi,” katanya.

Atas dasar itu, Yaskun menilai Dewan Pengupahan Kabupaten Lamongan perlu melakukan identifikasi dan kajian secara objektif sebelum menentukan usulan UMSK 2027.

Apabila tidak ditemukan sektor yang memenuhi seluruh persyaratan, keputusan untuk tidak mengusulkan UMSK dinilai tetap dapat dipertanggungjawabkan.

Produktivitas dan investasi harus diperhatikan

Yaskun juga menekankan pentingnya menghubungkan kebijakan pengupahan dengan produktivitas tenaga kerja.

Menurut dia, peningkatan upah idealnya berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, efisiensi produksi, kompetensi pekerja, dan nilai tambah ekonomi.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu memperkuat pendidikan vokasi, pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi, digitalisasi usaha, serta pendampingan UMKM.

Langkah tersebut dinilai lebih berkelanjutan dalam meningkatkan kemampuan dunia usaha untuk memberikan upah yang lebih baik.

Artikel Rekomendasi
Halaman:
1 2