SURABAYA, BeritaSiber.com – Berawal dari kebutuhan pinjaman ratusan juta rupiah, berujung pada sengketa rumah bernilai miliaran rupiah. Kasus yang dialami Sri Endah Mudjatip, warga Jemursari, Surabaya, kini menjadi sorotan Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Hj. Lia Istifhama atau Ning Lia.
Ia menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam transaksi dana talangan yang harus diusut secara serius.
Angkanya cukup mencolok. Sri Endah mengaku menerima dana sebesar Rp368,5 juta pada 2013. Namun, rumah yang kemudian menjadi objek sengketa tersebut memiliki nilai appraisal mencapai Rp3,172 miliar pada 2022.
Perbedaan nilai yang sangat besar ini memunculkan pertanyaan serius: bagaimana transaksi yang disebut bermula dari utang-piutang justru berkembang menjadi persoalan penguasaan rumah bernilai miliaran rupiah?
Persoalan tersebut kini masih bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya. Ironisnya, Sri Endah harus kembali menelan kekecewaan lantaran agenda pembacaan putusan disebut telah tertunda hingga tiga kali.
Setelah menunggu kepastian hukum sejak persoalan ini bermula pada 2013, Sri Endah masih harus menghadapi ketidakpastian atas nasib rumahnya sendiri.
DANA TALANGAN ATAU JUAL BELI RUMAH?
Ning Lia menyoroti pentingnya membongkar secara terang benderang konstruksi transaksi yang menjadi awal sengketa tersebut.
Berdasarkan pengakuan Sri Endah, dirinya semula membutuhkan pinjaman sebesar Rp400 juta. Namun, uang yang diterima hanya Rp368,5 juta setelah dipotong sejumlah biaya. Ia juga mengaku telah melakukan pembayaran sebesar Rp18 juta.
Masalah kemudian berkembang setelah muncul dokumen Perjanjian Ikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual yang berkaitan dengan rumah tersebut.
Di sinilah persoalan menjadi krusial. Sebab, menurut Nurul Hidayat selaku kuasa hukum Sri Endah, hubungan awal antara kliennya dengan pihak terkait merupakan transaksi dana talangan atau utang-piutang, bukan jual beli rumah.
Perbedaan mendasar mengenai hubungan hukum tersebut harus diuji melalui pembuktian di pengadilan. Apalagi, objek yang dipersoalkan memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan dana yang disebut diterima Sri Endah.
“Di sini kita bicara bagaimana peran negara. Yang diutang Rp300 sekian juta, sementara yang menjadi objek nilainya Rp3 miliar sekian. Di situ kita bicara aspek keadilan,” tegas politisi alumni Universitas Airlangga tersebut.
NING LIA: JANGAN SAMPAI MASYARAKAT TERJERAT DOKUMEN
Bagi Ning Lia, persoalan ini bukan sekadar sengketa antara dua pihak. Kasus tersebut juga menjadi alarm terhadap kemungkinan praktik mafia dana talangan yang berpotensi menjadikan aset masyarakat sebagai objek persoalan hukum.





