JAKARTA, BeritaSiber.com – Rencana DPR RI menggelar rapat paripurna untuk membacakan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran Rakabuming Raka pada Kamis, 12 November 2026, akhirnya batal dilaksanakan.
Perubahan agenda tersebut terjadi setelah Gibran dikabarkan memilih melepaskan jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Keputusan itu sekaligus mengubah arah proses politik yang sebelumnya bergulir di parlemen.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Khozin, menilai pembahasan HMP tidak lagi memiliki urgensi setelah Gibran mengundurkan diri.
Menurutnya, langkah politik tersebut kehilangan objek yang sebelumnya menjadi dasar pengajuan hak konstitusional DPR.
“Oh, kalau HMP jelas tidak lanjutlah. Itu pasti sudah tidak lanjut, karena apa? Sudah tidak relevan,” ujar Khozin sebagaimana dikutip dari Detik, Kamis (12/11/2026).
“Objeknya apalagi yang mau diselesaikan?” lanjutnya.
Sebelum kabar pengunduran diri tersebut mencuat, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi disebut telah memberikan dukungan melalui tanda tangan terhadap usulan HMP.
Dokumen pengajuan itu telah disampaikan kepada pimpinan DPR pada Rabu, 11 November 2026.
Semula, usulan tersebut direncanakan masuk dalam agenda rapat paripurna keesokan harinya.
Namun, situasi berubah setelah Gibran disebut mendatangi Gedung MPR untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden.
Khozin menjelaskan bahwa pihaknya kini masih menunggu petunjuk pimpinan DPR mengenai langkah kelembagaan yang akan ditempuh setelah perkembangan tersebut.
Sementara itu, mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden akan mengacu pada ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Dalam ketentuan konstitusi, apabila jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan, Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR.
MPR kemudian menyelenggarakan sidang untuk memilih satu dari dua calon tersebut dalam waktu paling lambat 60 hari.
