Ia mengingatkan, masyarakat yang sedang berada dalam kondisi membutuhkan uang sering kali memiliki posisi tawar yang lemah. Ketika dokumen yang ditandatangani ternyata memiliki konsekuensi hukum berbeda dari pemahaman awal, risiko kehilangan aset menjadi persoalan serius.
“Korban bisa lemah dalam hal pembuktian karena sudah dijerat di awal melalui dokumen-dokumen. Negara harus hadir,” ujarnya.
Ning Lia menegaskan, seluruh rangkaian transaksi perlu diperiksa secara menyeluruh. Mulai dari kesepakatan awal, aliran dana, potongan biaya, riwayat pembayaran, hingga proses pembuatan dokumen dan akta yang berkaitan dengan objek sengketa.
Menurutnya, keadilan tidak boleh berhenti pada pemeriksaan formalitas administrasi. Substansi hubungan hukum dan fakta transaksi juga harus menjadi perhatian.
Meski demikian, dugaan adanya praktik mafia dana talangan maupun kemungkinan pelanggaran hukum dalam perkara ini tetap harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
TIGA KALI PUTUSAN TERTUNDA, SRI ENDAH MASIH MENUNGGU KEADILAN
Bagi Sri Endah, persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun ini bukan sekadar perkara hukum di atas kertas. Ada rumah dan masa depan yang dipertaruhkan.
Penundaan pembacaan putusan hingga tiga kali semakin memperpanjang ketidakpastian yang harus dihadapinya. Ia berharap majelis hakim dapat segera memberikan putusan yang objektif, adil, dan memberikan kepastian hukum.
Sementara itu, dasar somasi yang disebut dilayangkan Drs. The Tomy serta tanggapan pihak tersebut terhadap persoalan ini masih perlu dikonfirmasi. Aspek tersebut penting agar seluruh duduk perkara dapat terungkap secara berimbang.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa transaksi dana talangan yang melibatkan sertifikat dan aset properti tidak boleh dipandang sebagai persoalan administratif biasa. Ada hak masyarakat yang harus dilindungi dan ada konsekuensi hukum yang wajib diperiksa secara cermat.
Sorotan Ning Lia pun mengarah pada satu hal mendasar: jangan sampai masyarakat yang sedang membutuhkan pertolongan finansial justru terjebak dalam persoalan hukum yang mengancam aset berharga miliknya.
Pinjaman ratusan juta, rumah bernilai miliaran, dan penantian keadilan selama bertahun-tahun. Kini publik menunggu, apakah perkara Sri Endah akan menemukan titik terang atau justru kembali tertunda? (*)





