Di sisi lain, kebijakan pengupahan juga perlu memperhatikan daya tarik investasi.
Yaskun mengatakan, investor mempertimbangkan sejumlah faktor sebelum menentukan lokasi usaha, seperti infrastruktur, ketersediaan tenaga kerja, akses pasar, kepastian hukum, produktivitas, dan biaya operasional.
Meski demikian, menjaga iklim investasi bukan berarti mengabaikan hak pekerja.
Investasi yang berkualitas, kata dia, harus mampu menciptakan pekerjaan layak, memberikan perlindungan ketenagakerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
UMK tetap menjadi instrumen perlindungan pekerja
Yaskun menegaskan, tidak diterapkannya UMSK bukan berarti pekerja kehilangan perlindungan upah minimum.
Upah Minimum Kabupaten (UMK) tetap menjadi instrumen perlindungan bagi pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebagai gambaran, UMK Kabupaten Lamongan tahun 2026 telah ditetapkan sebesar Rp 3.196.328.
Selain melalui UMK, perusahaan juga dapat memberikan upah lebih tinggi berdasarkan kompetensi, jabatan, masa kerja, tanggung jawab, dan produktivitas pekerja melalui penerapan struktur dan skala upah.
Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan pekerja tidak semata-mata bergantung pada penerapan UMSK.
Dewan Pengupahan diminta gunakan kajian empiris
Untuk menentukan kebijakan pengupahan tahun 2027, Yaskun mendorong Dewan Pengupahan Kabupaten Lamongan melakukan kajian berbasis data dan kondisi riil di lapangan.
Sejumlah aspek yang perlu dianalisis meliputi kontribusi sektor ekonomi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah dan konsentrasi perusahaan berdasarkan KBLI lima digit, produktivitas tenaga kerja, serta karakteristik dan risiko pekerjaan.
Selain itu, kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban pengupahan, keberlangsungan usaha, dampak terhadap investasi, dan potensi penciptaan lapangan kerja juga perlu diperhitungkan.
Kajian tersebut, menurut dia, harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), serikat pekerja, akademisi, dan pihak terkait lainnya.
Ia berharap keputusan mengenai UMSK tidak hanya didasarkan pada kepentingan kelompok tertentu, tetapi mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi daerah secara menyeluruh.
“Apabila hasil kajian menunjukkan tidak terdapat sektor yang memenuhi kriteria UMSK, Dewan Pengupahan Kabupaten Lamongan memiliki dasar untuk tidak mengusulkan UMSK Tahun 2027 kepada Bupati Lamongan,” tegasnya.
Sebaliknya, apabila ditemukan sektor yang memenuhi seluruh persyaratan, sektor tersebut tetap perlu dipertimbangkan secara objektif sesuai mekanisme regulasi.
Yaskun menilai, keberhasilan kebijakan pengupahan tidak hanya diukur dari besarnya nominal upah, tetapi juga dari kemampuannya meningkatkan kesejahteraan pekerja, menjaga keberlangsungan perusahaan, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Ekonomi daerah yang sehat bukan hanya ekonomi yang mampu memberikan upah lebih tinggi, melainkan ekonomi yang mampu menciptakan pekerjaan, mempertahankan usaha, meningkatkan produktivitas, dan memberikan kesejahteraan secara berkelanjutan,” pungkasnya.





