LAMONGAN — Pemerintah Kabupaten Lamongan kembali memperkuat komitmennya dalam memberikan perlindungan sosial dan rasa aman bagi masyarakat. Melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Pemkab Lamongan resmi menggandeng Kantor Wilayah (Kanwil) BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur untuk meluncurkan kepesertaan jaminan sosial bagi 58.000 pekerja rentan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Program strategis yang diluncurkan pada Kamis (12/11) ini dirancang khusus untuk mengantisipasi berbagai risiko sosial ekonomi yang mengintai pekerja sektor informal akibat hubungan kerja maupun kondisi lingkungan kerja mereka. Dengan adanya jaminan ini, para pekerja diharapkan dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan rasa tenang dan terlindungi.
Adapun total 58.000 penerima manfaat tersebut mencakup berbagai lapisan profesi yang dinilai memiliki kerentanan tinggi. Rinciannya meliputi 31.895 petani tembakau, 6.200 pelaku usaha perikanan, 5.500 nelayan, 300 pengemudi ojek online, 14.000 rohaniawan, serta 105 sopir mobil sehat. Seluruhnya didaftarkan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan dengan dukungan iuran awal selama 3 hingga 6 bulan yang dibiayai melalui dana hibah cukai.
Langkah progresif ini mendapat apresiasi tinggi dari tingkat regional. Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Jatim, Irvansyah Utoh Banja, menyatakan bahwa Kabupaten Lamongan telah menjelma menjadi salah satu model percontohan (role model) yang layak diterapkan di kabupaten dan kota lain di Jawa Timur maupun skala nasional.
Irvansyah mengungkapkan, sinergi dan kolaborasi lintas sektor yang dibangun di Lamongan berhasil mendongkrak standarisasi Universal Coverage Jamsostek (UCJ) hingga menyentuh angka 33,28 persen. Capaian ini sudah sangat mendekati target yang dipatok untuk tahun 2026 mendatang, yakni sebesar 34,35 persen.
