JAKARTA, BeritaSiber.com – Peta politik nasional memasuki babak baru menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Di tengah pembicaraan mengenai figur pengganti, nama Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin mulai disebut sebagai salah satu alternatif.

Munculnya nama Sultan membawa isu representasi daerah ke dalam perbincangan mengenai kepemimpinan nasional. Terlebih, Ketua DPD RI tersebut memiliki pengalaman di pemerintahan daerah hingga lembaga perwakilan tingkat pusat.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama atau yang akrab disapa Ning Lia, turut menyoroti kapasitas Sultan dalam membawa aspirasi daerah ke panggung politik nasional.

Menurut Ning Lia, pengalaman Sultan dalam memperjuangkan kepentingan daerah merupakan salah satu aspek yang patut diperhatikan ketika membicarakan figur kepemimpinan nasional.

“Inilah keunggulan Sultan, yang merupakan representasi perwakilan daerah,” ujar Ning Lia.

Pernyataan tersebut menjadi sorotan di tengah dinamika pengisian jabatan Wakil Presiden. Pasalnya, persoalan ketimpangan pembangunan dan hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah masih menjadi tantangan yang membutuhkan perhatian serius.

Ning Lia berpandangan, kepemimpinan nasional tidak cukup hanya memahami persoalan politik di Jakarta. Dibutuhkan pula pemahaman mengenai kondisi masyarakat di berbagai provinsi, termasuk persoalan pemerataan pembangunan, otonomi daerah, dan keadilan ekonomi.

Dalam konteks inilah, pengalaman Sultan dinilai memiliki relevansi.

Sultan B. Najamudin bukan figur baru dalam pemerintahan dan politik nasional. Ia pernah menjabat Wakil Gubernur Bengkulu periode 2013–2015 sebelum melanjutkan kiprahnya sebagai anggota DPD RI.

Karier politiknya kemudian berlanjut sebagai Wakil Ketua DPD RI periode 2019–2024 hingga terpilih memimpin lembaga tersebut untuk periode 2024–2029.

Rekam jejak tersebut menjadi salah satu dasar pandangan Ning Lia mengenai pengalaman Sultan dalam memahami hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Gagasan Green Democracy Ikut Jadi Sorotan

Tak hanya soal pengalaman politik, Ning Lia juga menyoroti gagasan Green Democracy yang selama ini diperkenalkan Sultan B. Najamudin.

Konsep tersebut menghubungkan praktik demokrasi dengan pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan, serta keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Gagasan ini dinilai relevan dengan berbagai persoalan yang dihadapi Indonesia, terutama ketimpangan pembangunan antarwilayah dan tantangan lingkungan hidup.

Artikel Rekomendasi
Halaman:
1 2