Bagi Ning Lia, kepentingan daerah tidak semestinya berhenti pada pembagian kewenangan administratif. Masyarakat di daerah juga perlu memperoleh manfaat pembangunan secara adil tanpa harus mengorbankan keberlanjutan lingkungan.
“Pengalaman Bapak Sultan memimpin DPD RI serta gagasan Green Democracy dapat menjadi modal untuk memperkuat perspektif daerah dan keberlanjutan dalam kepemimpinan nasional,” katanya.
Pandangan tersebut sekaligus memperlihatkan pentingnya membawa isu daerah ke dalam diskursus pengisian jabatan Wakil Presiden.
Siapa yang Akan Mengisi Kursi Wapres?
Mencuatnya nama Sultan berlangsung ketika proses politik pascapengunduran diri Gibran mulai menjadi perhatian nasional.
Gibran diketahui telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR pada Kamis, 12 November 2026.
Perkembangan itu juga diikuti pembatalan rapat paripurna DPR RI yang sebelumnya dijadwalkan membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran.
Sementara itu, pengisian jabatan Wakil Presiden harus mengikuti mekanisme konstitusional.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Presiden mengajukan dua calon Wakil Presiden kepada MPR. Selanjutnya, MPR memilih satu dari dua calon tersebut dalam waktu paling lambat 60 hari.
Di tengah proses tersebut, nama-nama yang diperbincangkan sebagai alternatif belum otomatis menjadi calon resmi.
Termasuk Sultan B. Najamudin, yang namanya muncul dalam diskursus mengenai figur dengan pengalaman pemerintahan dan representasi daerah.
Pernyataan Ning Lia mengenai pengalaman dan gagasan Sultan pun menambah perspektif dalam pembahasan figur Wakil Presiden mendatang.
Namun, keputusan mengenai siapa yang akan diajukan tetap berada pada Presiden Prabowo Subianto, sementara pemilihannya menjadi kewenangan MPR sesuai konstitusi.
Kini, perkembangan politik selanjutnya akan menentukan apakah nama Sultan sekadar menjadi bagian dari perbincangan publik atau benar-benar masuk dalam daftar calon yang diajukan Presiden.
