LAMONGAN, BeritaSiber.com – Dinamika politik nasional terkait pengunduran diri Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian kalangan akademisi, salah satunya dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan (Unisla).

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan (Unisla), Ayu Dian Ningtias, S.H., M.H., CFE, CFrA., menegaskan bahwa mundurnya seorang wakil presiden tidak dapat dipandang sebatas persoalan politik, melainkan menyangkut mekanisme konstitusional yang harus dijalankan sesuai ketentuan hukum negara.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Pernyataan tersebut disampaikan Ayu saat dimintai tanggapan mengenai isu pengunduran diri Gibran yang berkembang di tengah situasi politik nasional, Kamis (12/11/2026) siang.

Menurutnya, jabatan wakil presiden memiliki kedudukan strategis dalam sistem pemerintahan sehingga setiap proses pengakhiran masa jabatan harus memiliki landasan hukum yang jelas.

“Pengunduran diri wakil presiden itu merupakan persoalan yang konstitusional ya, bukan semata-mata kita pandang ini sebagai persoalan politik semata,” ujar Ayu Dian Ningtias.

Ia menjelaskan, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 memang tidak mengatur secara terperinci mengenai tata cara pengunduran diri seorang wakil presiden. Namun, terdapat sejumlah ketentuan konstitusi yang menjadi rujukan dalam memahami proses pemberhentian maupun pengisian kekosongan jabatan tersebut.

Ketentuan yang dimaksud antara lain Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengenai pengisian kekosongan jabatan wakil presiden, serta Pasal 7A dan Pasal 7B yang mengatur mekanisme pemberhentian presiden atau wakil presiden melalui proses pemakzulan.

Ayu menilai, pemahaman terhadap kedua mekanisme tersebut sangat penting agar masyarakat tidak mencampuradukkan pengunduran diri atas kehendak pribadi dengan pemberhentian melalui proses hukum ketatanegaraan.

“Pengunduran diri yang dimaksud pada isu nasional ini merupakan kehendak pejabat yang bersangkutan secara pribadi. Sedangkan pemakzulan atau impeachment itu merupakan mekanisme pemberhentian secara konstitusional oleh lembaga yang berwenang,” jelasnya.

Menurutnya, pemakzulan memiliki persyaratan dan tahapan tersendiri sebagaimana diatur dalam konstitusi, termasuk apabila seorang pejabat negara terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatannya.

Artikel Rekomendasi
Halaman:
1 2