JAKARTA, BeritaSiber.com – Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengungkap alasan di balik keputusan Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Persoalan pemenuhan persyaratan konstitusional, khususnya terkait riwayat pendidikan Gibran, disebut menjadi salah satu pertimbangan utama dalam keputusan politik yang mengejutkan publik tersebut.
Penjelasan itu disampaikan Prabowo menyusul penyerahan surat pengunduran diri Gibran kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026). Langkah tersebut terjadi di tengah meningkatnya sorotan terhadap kelayakan persyaratan pendidikan Gibran serta bergulirnya usulan pemakzulan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Prabowo menjelaskan, persoalan yang dihadapi Gibran tidak terlepas dari perbedaan sistem pendidikan luar negeri dengan ketentuan pendidikan yang berlaku di Indonesia. Menurutnya, Gibran merasa telah menjalani pendidikan melalui prosedur yang semestinya, tetapi kemudian muncul persoalan mengenai kesesuaian dokumen pendidikan dengan persyaratan hukum nasional.
“Beliau tentunya merasa telah menempuh pendidikan melalui proses yang teratur. Namun, kita pahami bersama bahwa sistem pendidikan di luar negeri berbeda dengan sistem pendidikan di Indonesia,” ungkap Prabowo.
Kepala Negara juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran. Putusan tersebut menjadi bagian penting dalam perkembangan polemik yang mengiringi masa jabatannya sebagai wakil presiden.
Menurut Prabowo, adanya ketidaksesuaian dalam pemenuhan persyaratan konstitusional menjadi pertimbangan serius. Meski demikian, ia menekankan bahwa keputusan untuk melepaskan jabatan merupakan langkah yang diambil Gibran dengan mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara.
Prabowo menyatakan bahwa Gibran memilih mengajukan pengunduran diri demi kepentingan yang lebih besar, yakni menjaga kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia.
Keputusan tersebut sekaligus menjadi titik balik dalam dinamika politik nasional. Pasalnya, sebelum surat pengunduran diri disampaikan, DPR tengah memproses usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang berkaitan dengan kemungkinan pemakzulan Gibran.
Usulan tersebut sebelumnya mendapat dukungan sedikitnya 120 anggota DPR. Mereka mempersoalkan pemenuhan persyaratan Gibran untuk tetap menduduki jabatan wakil presiden setelah muncul putusan pengadilan terkait dokumen pendidikannya.
Namun, setelah Gibran secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR, rapat paripurna DPR yang dijadwalkan membahas usulan HMP pada Kamis siang dibatalkan. Perkembangan tersebut mengalihkan perhatian publik kepada proses konstitusional pengisian jabatan wakil presiden.
Sebelum menyerahkan surat kepada MPR, Gibran terlebih dahulu menyampaikan keputusan pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo. Pertemuan keduanya menjadi bagian penting dari rangkaian proses yang berlangsung di tengah situasi politik nasional.





