Sementara itu, pengunduran diri merupakan keputusan pribadi pejabat untuk melepaskan tanggung jawab jabatannya. Meski demikian, keputusan tersebut tetap harus ditindaklanjuti melalui prosedur ketatanegaraan agar memiliki kepastian hukum.
Dalam konteks pengisian kekosongan jabatan wakil presiden, Ayu menerangkan bahwa MPR memiliki kewenangan memilih wakil presiden pengganti dari dua calon yang diajukan oleh presiden sebagaimana diamanatkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Ketentuan tersebut mengharuskan MPR menyelenggarakan sidang pemilihan wakil presiden paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan. Mekanisme ini menjadi bagian penting untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan.
Perkembangan terbaru pada Kamis (12/11/2026) menunjukkan bahwa persoalan tersebut telah memasuki tahapan resmi. Gibran dilaporkan menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR setelah sebelumnya menemui Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, juga menyampaikan bahwa surat pengunduran diri Gibran dibuat atas kemauan sendiri dan meminta tindak lanjut sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Perkembangan tersebut semakin menegaskan pentingnya mekanisme konstitusional dalam proses pergantian pejabat negara, sebagaimana sebelumnya disoroti oleh Dekan FH Unisla.
Ayu mengingatkan, setiap dinamika politik yang berkaitan dengan jabatan kenegaraan harus disikapi secara proporsional. Menurutnya, opini politik yang berkembang di masyarakat tidak boleh mengesampingkan fakta hukum maupun ketentuan konstitusi yang berlaku.
Ia juga menekankan bahwa kepastian prosedur menjadi hal mendasar dalam menjaga stabilitas pemerintahan. Pengalihan kekuasaan harus berlangsung secara tertib, sah, dan demokratis sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian dalam sistem ketatanegaraan.
Lebih jauh, Ayu memandang bahwa kekuatan sebuah konstitusi tidak hanya diukur dari kemampuannya mengatur proses pembentukan pemerintahan, tetapi juga dari kejelasan mekanisme ketika seorang pejabat negara mengakhiri masa jabatannya sebelum waktunya.
“Sebab, konstitusi yang baik bukan hanya mengatur bagaimana kekuasaan itu diperoleh, tapi juga harus mampu mengatur bagaimana kekuasaan itu dilepaskan, dialihkan secara tertib, sah, dan demokratis,” pungkasnya.





