JAKARTA, BeritaSiber.com – Perjuangan 12 awak kapal TB Syukur 34 untuk mendapatkan hak atas upah yang diklaim belum dibayarkan selama 21 bulan masih belum menemukan titik terang. Perselisihan ketenagakerjaan antara para awak kapal dan PT Citra Samudera Raya (PT CSR) kini memasuki tahapan lanjutan melalui mekanisme perundingan Tripartit.
Dalam perkembangan terbaru, proses Tripartit yang dijadwalkan pada Selasa, 20 Oktober 2026, belum dapat dilanjutkan karena pihak perusahaan tidak menghadiri agenda tersebut.
Sementara itu, pihak pekerja hadir melalui kuasa hukumnya, yakni Haris dan Tampa.
Pertemuan tersebut diagendakan untuk melakukan pemeriksaan legal standing atau kedudukan hukum masing-masing pihak yang terlibat dalam perselisihan.
Namun, proses Tripartit akhirnya ditunda selama satu minggu. Penundaan dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada pihak terkait melakukan koordinasi dengan Mahkamah Pelayaran mengenai kewenangan penanganan perkara tersebut.
Berdasarkan hasil pertemuan, proses Tripartit selanjutnya dijadwalkan kembali pada Selasa, 27 Oktober 2026.
Perusahaan Tidak Hadir dalam Agenda Tripartit
Ketidakhadiran pihak perusahaan dalam agenda Tripartit 20 Oktober 2026 menjadi salah satu perkembangan penting dalam proses penyelesaian perselisihan antara pekerja dan PT CSR.
Pihak pekerja tetap memenuhi agenda melalui pendampingan kuasa hukum. Pemeriksaan legal standing menjadi bagian penting untuk memastikan kedudukan dan kewenangan masing-masing pihak dalam proses penyelesaian perselisihan.
Selain itu, muncul persoalan mengenai kewenangan penanganan perkara yang perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan Mahkamah Pelayaran, mengingat objek perselisihan berkaitan dengan hubungan kerja awak kapal.
Koordinasi tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangani dan menyelesaikan perkara yang dihadapi para awak kapal.
21 Bulan Upah Diklaim Belum Dibayarkan
Perselisihan ini bermula dari klaim 12 awak kapal TB Syukur 34 yang terdiri atas seorang nakhoda, Wahyudi Arman, bersama 11 anak buah kapal (ABK).
Mereka mengaku belum menerima pembayaran upah selama 21 bulan saat menjalankan pekerjaan di bawah perusahaan PT Citra Samudera Raya.





