“Evaluasi menyeluruh harus segera dilakukan. Kritik jangan dianggap sebagai serangan, tetapi sebagai masukan untuk penyempurnaan. Yang paling penting, program ini harus tetap sejalan dengan visi besar Presiden,” tegasnya.
Selain aspek teknis, Tamam juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran MBG. Ia meminta agar kepemilikan serta pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diaudit secara terbuka guna mencegah potensi konflik kepentingan maupun dugaan afiliasi politik tertentu.
“Jangan sampai muncul kesan bahwa pengelolaan program ini sarat kepentingan politis. Program yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus bersih, profesional, dan transparan,” katanya.
Tamam mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Lamongan yang telah menginisiasi forum pertemuan lintas sektor untuk membahas pelaksanaan MBG. Ia berharap, hasil evaluasi dan rekomendasi dari forum tersebut dapat dipublikasikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui langkah-langkah perbaikan yang akan diambil.
Dengan adanya evaluasi menyeluruh dan perbaikan berkelanjutan, Tamam optimistis Program Makan Bergizi Gratis di Lamongan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta benar-benar memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan generasi muda.
