BERITASIBER.COM | ACEH SINGKIL – Program revitalisasi sekolah nasional yang digulirkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI dengan anggaran sebesar Rp17,1 triliun untuk lebih dari 10 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia mulai menuai sorotan, khususnya dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Alamp Aksi) di Aceh.
Ketua DPW Alamp Aksi Aceh, Mahmud Padang, mengingatkan semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, dinas pendidikan, hingga kepala sekolah, agar menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan dana revitalisasi sekolah yang akan mulai dikucurkan pada tahun 2025.
Berdasarkan data resmi, Aceh akan menerima alokasi dana untuk 408 sekolah, yang terdiri dari 40 PAUD, 139 SD, 107 SMP, 99 SMA, 17 SMK, 4 SLB, 2 SKB.
Setiap sekolah akan menerima dana dalam dua tahap, dan diwajibkan membuat laporan serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan.
“Aceh mendapat alokasi untuk 408 sekolah, ini peluang sekaligus ujian. Jangan sampai dana sebesar ini malah jadi bancakan oleh pihak-pihak yang ingin ambil untung,” kata Mahmud dalam keterangannya, Jumat (5 September 2025).
Mahmud menyoroti skema swakelola yang digunakan dalam program revitalisasi ini. Menurutnya, meski skema ini membuka ruang partisipasi lokal, namun di lapangan justru sering menjadi celah penyelewengan seperti mark up harga material, penggunaan bahan bangunan berkualitas rendah, hingga proyek siluman.
