“Swakelola memang memberi ruang partisipasi, tapi di lapangan sering jadi celah untuk mark up harga material atau penggunaan bahan bangunan murahan. Itu membahayakan siswa,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa pengalaman buruk pembangunan sekolah pasca-tsunami Aceh harus menjadi pelajaran. Banyak gedung sekolah saat itu dibangun dengan kualitas rendah karena praktik korupsi dan pemotongan anggaran.
Mahmud juga mengecam potensi pungutan liar (pungli) di berbagai level birokrasi yang bisa terjadi dalam proses penyaluran dan pelaksanaan dana revitalisasi ini. Menurutnya, praktik pungli akan semakin mempersempit ruang sekolah untuk menggunakan anggaran secara maksimal.
“Integritas kepala sekolah adalah kunci. Mereka bukan hanya penerima bantuan, tapi penanggung jawab penuh dalam pelaksanaan. Mereka harus berani menolak intervensi dari pihak luar, termasuk elite daerah atau oknum dinas,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen, Alamp Aksi menyatakan siap melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program revitalisasi sekolah di Aceh. Mahmud mendorong partisipasi aktif masyarakat, komite sekolah, dan media dalam mengawal proses ini agar tidak terjadi penyimpangan.
“Dana revitalisasi sekolah harus benar-benar digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan, bukan memperkaya segelintir orang. Kalau dana ini kembali disandera oleh pungli, kepentingan politik, atau rente proyek, maka pendidikan Aceh akan terus berada di lingkaran setan kegagalan,” pungkasnya.(Al).
