Selain aspek kebijakan dan kelembagaan, Wiyagus menekankan pentingnya optimalisasi puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Puskesmas dinilai memiliki posisi strategis untuk memastikan masyarakat yang memiliki kontak erat dengan pasien TB mendapatkan edukasi dan menjalani TPT secara konsisten.
Ia menilai pendekatan kepada kontak erat pasien TB perlu diperkuat. Pemberian TPT, kata dia, jangan hanya berhenti pada tahap menawarkan pengobatan, tetapi harus disertai edukasi dan pendampingan yang mampu mendorong kepatuhan masyarakat dalam menjalani terapi.
“Pemberian TPT ini masih permisif, menawarkan apakah Ibu mau berobat. Padahal yang kita harapkan mewajibkan kontak itu meminum obat yang dimaksud,” tegasnya.
Di sisi lain, Wiyagus mengingatkan pentingnya keterlibatan kader dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan program penanggulangan TB. Kolaborasi di tingkat bawah diperlukan untuk membantu menemukan kasus, mendampingi pasien, memastikan pengobatan berjalan, sekaligus mencegah munculnya stigma terhadap penderita.
Media juga diminta mengambil peran dalam memberikan informasi yang benar mengenai TB. Menurut Wiyagus, edukasi publik dapat membantu masyarakat memahami bahwa TB merupakan penyakit yang dapat disembuhkan sehingga penderita tidak semestinya mendapatkan perlakuan diskriminatif.
Ia mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam penanggulangan TB untuk tidak kehilangan semangat dalam menjalankan tanggung jawab tersebut. Target eliminasi TB secara nasional dalam tiga tahun mendatang, menurutnya, membutuhkan kerja bersama dan konsistensi dari seluruh pemangku kepentingan.
“Tuberkulosis ini bisa disembuhkan, jadi bukan sesuatu aib yang harus ditakutkan,” pungkas Wiyagus.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, Wali Kota Palembang Ratu Dewa, Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Timur Lanosin, Ketua TP PKK Kota Palembang Dewi Sastrani, Ketua Komisi V DPRD Sumatera Selatan Alwis Gani, Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Kerja Sama Elfin Elyas, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat.
Penguatan koordinasi antarlembaga di Sumatera Selatan diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan berbagai strategi pencegahan dan pengobatan TB. Dengan dukungan pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, masyarakat, dan media, upaya memutus rantai penularan TB diharapkan semakin terarah dan berkelanjutan.
