PALEMBANG — Pemerintah daerah di Sumatera Selatan didorong memperkuat kolaborasi lintas sektor bersama jajaran kesehatan dan masyarakat untuk mempercepat penanggulangan sekaligus eliminasi tuberkulosis (TB). Penguatan sinergi dinilai penting agar berbagai program pencegahan dan pengobatan TB dapat berjalan lebih efektif hingga tingkat masyarakat.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mengatakan, upaya mengakhiri penularan TB tidak dapat hanya mengandalkan sektor kesehatan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader, masyarakat, hingga media memiliki peran masing-masing yang harus berjalan secara beriringan.
Hal tersebut disampaikan Wiyagus saat menghadiri Dialog Interaktif bersama Wakil Menteri Kesehatan RI di Rumah Dinas Wali Kota Palembang, Sumatera Selatan, Senin (24/8/2026).
Menurut Wiyagus, salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian serius adalah pelaksanaan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT), terutama bagi masyarakat yang memiliki kontak erat dengan pasien TB. Program tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam mencegah munculnya kasus baru dan memutus rantai penularan.
Wiyagus bahkan memastikan perkembangan pelaksanaan TPT di Sumatera Selatan akan kembali dipantau dalam waktu tiga bulan. Ia bersama Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus dijadwalkan kembali ke Sumsel pada 24 November 2026 untuk melihat sejauh mana pelaksanaan program tersebut berjalan.
“Kalau sekarang tanggal 24 Agustus, berarti tanggal 24 November kami akan ke sini lagi untuk mengecek TPT berjalan dengan baik atau tidak,” kata Wiyagus.
Ia juga memberikan apresiasi kepada sejumlah pemerintah daerah di Sumatera Selatan yang mulai memperkuat tata kelola penanggulangan TB. Kota Palembang menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian karena telah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) TB dan membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB).
Namun, Wiyagus menyebut pembentukan perangkat tersebut baru dilakukan oleh lima dari total 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Karena itu, daerah yang telah lebih dahulu mengambil langkah strategis diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya.
“Yang sudah melakukan ini baru lima dari 17 kabupaten/kota. Harapannya yang sudah bergerak bisa menjadi contoh dan mendorong daerah lain segera melakukan langkah yang sama,” ujarnya.
