Menurutnya, perbedaan metode penentuan awal bulan Hijriah merupakan khazanah keilmuan Islam yang seharusnya memperkaya, bukan memecah belah.
“Indonesia sudah berpengalaman menghadapi perbedaan. Mari kita jadikan ini sebagai keindahan dalam beragama, bukan sumber konflik,” katanya.
Sikap serupa disampaikan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Iskandar, yang menekankan pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah. Ia mengingatkan bahwa esensi ibadah puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan diri dari perilaku yang merusak persaudaraan.
“Puasa harus membentuk kepribadian yang lebih sabar, toleran, dan berakhlak mulia,” tuturnya.
Di sisi lain, Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1447 H pada Rabu, 18 Februari 2026, dengan menggunakan metode Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir meminta umat menyikapi perbedaan ini dengan lapang dada dan menghindari sikap saling menyalahkan.
Sementara itu, Nahdlatul Ulama melalui Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengajak masyarakat untuk fokus memperbanyak amal ibadah dan menjaga keharmonisan sosial sepanjang Ramadan.
Dengan penetapan ini, pemerintah berharap seluruh umat Islam di Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa dengan penuh kekhusyukan, ketenangan, dan semangat kebersamaan, demi memperkuat persatuan bangsa di tengah keberagaman.
