Misalnya, dana dapat dialokasikan untuk memberikan pelatihan keterampilan, bantuan modal, serta akses teknologi yang lebih baik bagi pelaku UMKM.
Selain itu, dengan pendekatan MMT yang mendukung investasi pemerintah, Lamongan bisa meningkatkan infrastruktur pendukung UMKM, seperti fasilitas produksi yang lebih baik dan sistem distribusi yang lebih efisien.
Namun, penerapan MMT harus dilakukan dengan hati-hati. Salah satu risiko terbesar adalah inflasi yang bisa terjadi jika pengeluaran pemerintah tidak dikelola dengan baik.
Oleh karena itu, meskipun MMT memungkinkan lebih banyak uang beredar, pengelolaan yang cermat dan pengawasan yang ketat terhadap perekonomian lokal tetap menjadi kunci.
Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu memprioritaskan pengeluaran yang langsung berdampak pada pertumbuhan UMKM dan memastikan bahwa dana yang digulirkan dapat meningkatkan daya saing usaha lokal.
Secara keseluruhan, MMT dapat menjadi alat yang berguna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya dalam mendukung UMKM di Kabupaten Lamongan. Dengan pengelolaan yang tepat, teori ini dapat menjadi landasan untuk mendorong pemerataan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih inklusif.
Dr Abid Muhtarom (Dekan fakultas ekonomi dan bisnis UNISLA)
>> Klik berita lainnya di GoogleNews BeritaSiber.Com
