Tak hanya infrastruktur, massa aksi juga mengkritik kebijakan pengadaan kendaraan dinas dan perangkat mewah seperti iPad dan iPhone bagi pejabat, di tengah keterbatasan anggaran dan kerusakan fasilitas publik.
“Ketika jalan rusak tak kunjung diperbaiki, masyarakat justru menyaksikan pemerintah mengalokasikan dana untuk kenyamanan pejabat. Ini ironi. Di mana hati nurani pengambil kebijakan?” tambah Aidil dalam orasinya.
Mereka juga menyayangkan sikap DPRK Aceh Singkil yang dinilai abai dalam menjalankan fungsi pengawasan. Persetujuan terhadap pengadaan barang mewah untuk pejabat dianggap sebagai bukti lemahnya kontrol legislatif terhadap eksekutif.
Bupati Safriadi sebelumnya datang dengan janji-janji besar dalam kampanyenya pembangunan infrastruktur, kesejahteraan ASN, dan perhatian terhadap tenaga honorer. Namun, menurut GASPAS, janji-janji itu kini seperti asap yang menguap.
“Kami tidak menutup mata atas usaha ‘menjemput bola’ ke provinsi atau pusat. Tapi bagaimana kalau bolanya tak kunjung tiba? Jangan sampai rakyat hanya jadi penonton, sementara janji-janji pemimpin berubah jadi retorika,” ujar Aidil.
Aksi damai ini adalah cermin dari kegelisahan masyarakat yang hidup di tengah infrastruktur minim, layanan dasar terbatas, dan kepemimpinan yang dinilai belum menunjukkan aksi nyata.
Aceh Singkil, sebuah kabupaten yang memiliki potensi besar, kini berada di persimpangan antara janji dan kenyataan. Masyarakat hanya menginginkan satu hal kehadiran pemerintah yang benar-benar berpihak pada rakyat, bukan sekadar hadir di baliho atau dalam pidato.(Al).
