BULUKUMBA, BeritaSiber.com — Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jawi-Jawi 02 di Jalan Karet, Kelurahan Jawi-Jawi Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, menjadi sorotan setelah disebut baru beroperasi sekitar satu minggu.
Sorotan tersebut berkaitan dengan status Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang hingga kini belum diterbitkan serta kekhawatiran mengenai pengelolaan limbah dapur yang disebut-sebut mengarah ke aliran sungai.
Kondisi itu mendapat perhatian sejumlah aktivis lingkungan dan masyarakat sipil. Mereka meminta aspek keamanan pangan dan pengelolaan lingkungan menjadi perhatian selama dapur tersebut menjalankan operasionalnya dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dinkes Bulukumba: SLHS Masih Dalam Proses
Kepala Dinas Kesehatan Bulukumba, dr. H. Muhammad Amrullah, membenarkan bahwa SPPG Jawi-Jawi 02 belum SLHS.
Menurut Amrullah, proses pemenuhan persyaratan SLHS sedang berjalan. Salah satunya melalui pemeriksaan dan pengujian sampel makanan di laboratorium.
“Memang belum ada SLHS-nya, sementara proses pemeriksaan sampel makanannya di Labkesmas standar di Makassar,” kata Amrullah, Selasa (15/9/2025).
dr Amrullah menjelaskan, terdapat dua dapur SPPG di wilayah Kelurahan Jawi-Jawi Tanete. Salah satunya merupakan dapur SPPG Polres yang disebut telah memiliki SLHS.
“Untuk dapur SPPG di Kelurahan Jawi-Jawi Tanete ada dua, yakni dapur SPPG Polres yang sudah berstatus memiliki SLHS. Sementara dapur SPPG Jawi-Jawi 02 di Jalan Karet sementara berproses dan sudah pengambilan sampel dan sementara menunggu hasil,” jelasnya.
Ia menambahkan, SPPG Jawi-Jawi 02 masih tergolong baru beroperasi sehingga sejumlah tahapan pemenuhan persyaratan, termasuk pemeriksaan dan pengujian sampel makanan, masih berlangsung.
Aktivis Minta Pengawasan Diperketat
Aktivis pemerhati lingkungan Bulukumba, Syamsir, meminta Dinas Kesehatan memastikan pengawasan terhadap dapur SPPG Jawi-Jawi 02 tetap dilakukan secara ketat.
Menurutnya, pengawasan penting dilakukan karena dapur tersebut berkaitan langsung dengan penyediaan makanan untuk masyarakat dalam jumlah besar.
“Dapur ini kan baru beroperasi, dan sebelum dipastikan lolos persyaratan, sudah seharusnya kondisi dari segala aspek yang ada di dapur SPPG ini dikawal ketat, karena ini menyangkut makanan banyak orang,” jelas Syamsir, Rabu (16/9).
Syamsir juga meminta proses pemenuhan standar SLHS dilakukan secara serius dan transparan.
