Ia mengingatkan agar proses penerbitan sertifikat tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi, tetapi benar-benar memastikan standar higiene dan sanitasi telah terpenuhi.
Soroti Standar Kerja Karyawan dan Penyaluran MBG
Sorotan serupa disampaikan aktivis Komite Konsolidasi Rakyat Bulukumba (KKRB), Iskandar.
Ia meminta seluruh pihak yang terlibat dalam operasional dapur SPPG, termasuk karyawan, memahami dan menjalankan standar kerja yang telah ditetapkan.
“Yang terpenting juga adalah seluruh pihak yang terlibat aktif atau karyawan dalam dapur paham akan standar kerja dalam dapur SPPG, tidak menyepelekan hal-hal kecil dalam standar yang telah ditetapkan,” ujar Iskandar.
Iskandar juga mendorong koordinator wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Bulukumba untuk aktif melakukan pengecekan terhadap kondisi dapur dan makanan yang disalurkan dalam program MBG.
Menurutnya, pengawasan diperlukan untuk memastikan makanan yang dibagikan kepada masyarakat tetap memenuhi standar keamanan pangan, terlebih proses penerbitan SLHS untuk dapur tersebut masih berlangsung.
“Pertanyaannya sederhana, apa dasar operasional dapur tetap berjalan padahal diduga belum memiliki sertifikat tersebut,” ujarnya.
Ia menilai keterbukaan mengenai status pemenuhan standar higiene dan sanitasi penting dilakukan agar masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan program MBG.
“Kebijakan pemenuhan standar higiene dan sanitasi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan sudah seharusnya sebelum terbit diperketat pengawasan. Kalau memang belum layak, harus disampaikan secara terbuka, biar publik turut mengawasi aktivitas dapur tersebut,” jelasnya.
Limbah Dapur Juga Jadi Perhatian
Selain persoalan SLHS, pengelolaan limbah menjadi perhatian karena terdapat informasi mengenai saluran pembuangan limbah dapur yang disebut mengarah ke sungai.
.Kekhawatiran muncul apabila kondisi tersebut berlangsung dalam jangka panjang. Limbah dapur yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan bau, perubahan kondisi air, maupun persoalan lingkungan lainnya.
Namun, informasi mengenai saluran pembuangan limbah tersebut masih berupa kekhawatiran dan sorotan dari sejumlah pihak. Perlu dilakukan pengecekan langsung terhadap kondisi saluran, jenis limbah, serta sistem pengolahan dan pembuangannya untuk memastikan ada atau tidaknya dampak terhadap lingkungan.
Bagi para aktivis, persoalan utama bukan semata-mata mengenai kapan SLHS diterbitkan. Hal yang dinilai lebih penting adalah memastikan standar keamanan pangan, higiene, sanitasi, serta pengelolaan limbah tetap terpenuhi selama proses sertifikasi berlangsung.(Arie)
