Adapun materi usulan Hak Menyatakan Pendapat tersebut merujuk pada Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Ketentuan tersebut mengatur hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa, termasuk dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.
Saan menjelaskan, usulan yang diajukan kali ini secara khusus berkaitan dengan dugaan tidak terpenuhinya persyaratan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
“Jadi, hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat 4 huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ungkap Saan.
Meski telah memperoleh dukungan 120 anggota DPR, usulan tersebut belum otomatis menjadi keputusan resmi lembaga legislatif. Masih terdapat sejumlah tahapan kelembagaan yang harus dilalui sebelum pembahasannya berlanjut.
Pimpinan DPR RI selanjutnya akan membawa usulan tersebut ke rapat pimpinan dan Badan Musyawarah (Bamus) untuk menentukan mekanisme serta agenda pembahasan sesuai tata tertib dan ketentuan perundang-undangan.
Dengan dukungan dari delapan fraksi tersebut, polemik ijazah Gibran kini memasuki babak baru di parlemen. Namun, proses selanjutnya tetap bergantung pada mekanisme konstitusional dan keputusan lembaga DPR RI.
