LAMONGAN, BeritaSiber.com – Rencana pelaksanaan Survei Seismik 2D Lamturo yang mencakup wilayah Lamongan, Tuban dan Bojonegoro mulai disosialisasikan di tingkat kecamatan. Sosialisasi yang digelar PT Pertamina EP bersama PT BGP Indonesia berlangsung di Pendopo Kecamatan Lamongan, Selasa (22/9/2026).
Sekitar 70 peserta menghadiri kegiatan yang membahas tujuan, tahapan hingga mekanisme survei yang rencananya melintasi 17 desa dan kelurahan di Kecamatan Lamongan.
Kapolsek Lamongan Kota Kompol Beni Ulang Setiawan, S.Pd., M.A.P. mengatakan, kegiatan tersebut penting untuk memberikan pemahaman kepada pemerintah desa dan masyarakat sebelum survei dilaksanakan di lapangan. Menurutnya, survei diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai potensi sumber daya alam, khususnya minyak dan gas bumi, yang berada di wilayah Lamongan.
“Pada prinsipnya kegiatan ini sangat baik untuk melihat potensi yang ada di Kabupaten Lamongan, khususnya menyangkut kekayaan alam. Harapannya, apabila memang terdapat potensi yang dapat dikembangkan, tentu bisa memberikan manfaat dan menjadi berkah bagi masyarakat,” kata Beni.
Sosialisasi tersebut turut dihadiri Security Officer Kementerian Pertahanan RI Letkol Hendri Susilo, Humas PT BGP Indonesia Rajendra Yahya Undap, Agus Hendrawan yang mewakili Camat Lamongan, perwakilan Koramil 0812/01 Kota Serka Karyanto, serta para kepala desa dan lurah, sekretaris desa hingga ketua BPD se-Kecamatan Lamongan.
Dalam kegiatan itu, Letkol Hendri Susilo menjelaskan kehadirannya berkaitan dengan pengawasan terhadap pelaksanaan survei. Survei Seismik 2D Lamturo dilakukan untuk mencari dan mengidentifikasi potensi cadangan minyak dan gas bumi di kawasan Lamongan, Tuban dan Bojonegoro.
Ia juga menyampaikan bahwa dukungan dan kerja sama pemerintah daerah, pemerintah desa serta masyarakat diperlukan agar seluruh tahapan survei dapat dilaksanakan dengan baik.
Sementara itu, tim Survei Seismik 2D Lamturo menjelaskan PT BGP Indonesia merupakan kontraktor yang ditunjuk PT Pertamina EP untuk melaksanakan survei tersebut. Sebelum kegiatan dilakukan di masing-masing desa, tim akan memberikan pemberitahuan sekaligus berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk mendapatkan pendampingan selama kegiatan lapangan.
Tahapan awal survei meliputi pendataan pemilik lahan dan lahan yang akan dilintasi kegiatan. Tim juga akan melakukan koordinasi dengan pemerintah desa setempat sebelum pekerjaan dilaksanakan.
