1. Minimnya Akses UMKM ke SWF
Saat ini, UMKM masih sulit mendapatkan pendanaan dari SWF karena struktur pendanaan lebih difokuskan pada proyek skala besar.
2. Dominasi Elit Politik dan Kepentingan Besar
Jika SWF dikelola oleh struktur yang lebih banyak diisi oleh elite politik, ada kemungkinan besar bahwa prioritas investasi akan lebih menguntungkan perusahaan besar dibandingkan sektor UMKM.
3. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas
Pengelolaan dana SWF yang kurang transparan berisiko menimbulkan praktik korupsi dan pengalokasian dana yang tidak tepat sasaran.
4. Kesiapan UMKM dalam Mengakses Dana Investasi
Banyak UMKM belum memiliki kapasitas administrasi dan keuangan yang cukup baik untuk bisa mengakses skema pendanaan dari SWF.
Perlu Reformasi Tata Kelola SWF
Jika ingin benar-benar menjadi instrumen yang bermanfaat bagi ekonomi nasional, SWF Indonesia harus memiliki mekanisme pengelolaan yang lebih transparan, akuntabel, dan inklusif. Keberadaan Damantara sebagai SWF ala Indonesia harus dijauhkan dari kepentingan politik praktis. dan lebih diarahkan untuk mendukung sektor produktif, termasuk UMKM.
Peluang bagi UMKM untuk mendapatkan manfaat dari SWF sebenarnya besar, asalkan ada regulasi yang memastikan bahwa investasi juga mengalir ke sektor ekonomi kerakyatan, bukan hanya proyek infrastruktur berskala besar yang menguntungkan segelintir pihak. Jika ini bisa dilakukan, SWF bisa menjadi alat yang efektif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Oleh: Dr Abid Muhtarom,SE.,SPd.,MSE (Dekan FEB UNISLA / wakil ketua ANSOR Kabupaten Lamongan)
>>> Klik berita lainnya di Google News BeritaSiber.Com
