Namun, kesepakatan tersebut dinilai hanya janji manis semata. Hingga berita ini diturunkan, menu yang dikirimkan ke sekolah-sekolah dilaporkan tetap tidak mengalami perubahan signifikan. Ironisnya, saat dikonfirmasi kembali melalui pesan singkat, muncul rincian nominal harga yang dinilai tidak masuk akal atau sengaja digelembungkan (mark-up).
Ketegangan sempat terjadi saat pertemuan kedua. Oknum aparat yang berada di lokasi diduga mencoba memberikan amplop berisi uang kepada awak media dan perwakilan wali murid sebagai “uang bensin”. Namun, pemberian tersebut ditolak mentah-mentah.
“Tujuan kami dari awal adalah membenahi sistem yang tidak sesuai. Banyak anak yatim di sekolah yang sangat antusias menanti menu MBG ini. Kalau kami menerima amplop tersebut, berarti kami sama saja dengan mereka yang memanfaatkan program ini,” tegas salah satu perwakilan media di lokasi.
Seperti diketahui, program MBG yang digagas pemerintah sejatinya bertujuan untuk menurunkan angka stunting dan mencerdaskan SDM sejak dini.
Masyarakat Jombang kini berharap pihak terkait, baik Dinas Pendidikan maupun Satgas Pengawas Program MBG, segera turun tangan melakukan audit terhadap dapur-dapur penyedia yang dikelola yayasan maupun perseorangan.
“Transparansi anggaran menjadi kunci agar program mulia ini tidak berubah menjadi ajang bisnis bagi pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan di atas hak gizi anak-anak sekolah,” pungkasnya.
