JAKARTA — Presiden Joko Widodo? No. Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas total 100 gigawatt peak (GWp) di Indonesia dapat rampung dalam waktu kurang dari tiga tahun.
Bahkan, Prabowo meminta jajaran pemerintah di sektor energi mempercepat pengerjaan megaproyek tersebut sehingga target tersebut dapat dicapai dalam waktu dua tahun.
Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan program PLTS 100 GWp sekaligus melakukan groundbreaking tahap awal proyek di Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026).
Menurut Prabowo, pembangunan PLTS dalam skala besar merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kedaulatan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi impor.
Prabowo menargetkan pengembangan energi terbarukan tersebut pada akhirnya dapat mengurangi bahkan menghentikan kebutuhan impor minyak mentah dan liquefied petroleum gas (LPG).
“Dengan 100 Giga Watt, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah temukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh impor lagi satu barrel pun minyak,” kata Prabowo dalam peresmian program tersebut.
Ia juga menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor LPG dalam waktu sesingkat-singkatnya.
“Insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya satu tabung LPG pun kita tidak boleh impor lagi,” ujar Prabowo.
Prabowo mengaku optimistis pembangunan PLTS 100 GWp dapat direalisasikan lebih cepat dari target awal tiga tahun.
Ia kemudian memberikan tantangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia agar proyek tersebut dapat diselesaikan dalam waktu dua tahun.
“Kalau saya kasih target tiga tahun untuk tim energi, ya enggak lah, dua tahun lah,” ujar Prabowo.
Ia bahkan menjanjikan penghargaan bagi jajaran yang berhasil memenuhi target percepatan tersebut.
“Kalau berhasil dua tahun, tim energi dapat bintang lagi, saya kasih tanda kehormatan,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, percepatan pembangunan pembangkit energi domestik penting untuk mengurangi beban devisa negara yang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi dari luar negeri.
