LAMONGAN – Polsek Pucuk, Polres Lamongan, terus meningkatkan kegiatan preventif untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah hukumnya. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui patroli Blue Light dengan menyusuri jalur poros dan sejumlah lokasi yang dinilai memiliki potensi kerawanan, Senin (17/8/2026) dini hari.
Kapolsek Pucuk AKP Su’ud mengatakan bahwa patroli Blue Light merupakan bagian dari langkah kepolisian untuk mencegah gangguan Kamtibmas sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya pada waktu-waktu rawan.
“Patroli Blue Light kami laksanakan sebagai langkah preventif untuk mencegah berbagai potensi gangguan Kamtibmas. Kehadiran personel di lapangan diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus mencegah terjadinya aksi yang dapat mengganggu ketertiban umum,” ujarnya.
Patroli tersebut dilaksanakan sekitar pukul 00.35 WIB oleh Aipda L. Widodo dan Aipda Febri. Kedua personel menyusuri jalur poros di wilayah hukum Polsek Pucuk dengan menggunakan kendaraan dinas yang dilengkapi lampu biru sebagai tanda kehadiran kepolisian di tengah masyarakat.
Selain menyusuri jalur utama, personel juga menyambangi sejumlah lokasi yang dinilai rawan menjadi tempat berkumpulnya pemuda maupun kelompok perguruan pencak silat. Pemantauan dilakukan secara berkala untuk mengantisipasi adanya aktivitas yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, terutama pada waktu dini hari.
Beberapa potensi gangguan yang menjadi perhatian dalam kegiatan patroli tersebut antara lain konflik antarkelompok, aksi balap liar, penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi atau knalpot brong, aksi perampasan barang, serta berbagai bentuk tindak pidana lainnya.
Personel di lapangan mengedepankan pendekatan preventif dengan melakukan pemantauan situasi dan memastikan kondisi wilayah tetap aman serta kondusif. Kehadiran polisi secara langsung di lokasi-lokasi yang memiliki potensi kerawanan diharapkan mampu memberikan efek pencegahan terhadap pihak-pihak yang berniat melakukan tindakan melanggar hukum.
