Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, program PLTS 100 GWp akan dikerjakan secara bertahap dan masif dalam tiga tahun ke depan.
Pada tahap awal, pemerintah melakukan groundbreaking proyek dengan kapasitas total 5,3 GW. Dari kapasitas tersebut, Bali memperoleh alokasi 1 GW yang akan dilengkapi dengan sistem penyimpanan energi berbasis baterai.
Pembangunan PLTS di Bali akan memanfaatkan lahan negara. Skema tersebut dipilih untuk mempercepat pelaksanaan proyek sekaligus mendukung pengurangan penggunaan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).
Bahlil menyebut penggunaan PLTS berkapasitas 1 GW di Bali berpotensi menghemat konsumsi solar yang selama ini digunakan untuk pembangkit listrik.
“Untuk di Bali adalah 1.000 Mega Watt tambah plus baterai,” kata Bahlil.
Ia menjelaskan, PLTS tersebut diperkirakan mampu menghemat sekitar 0,6 juta kiloliter solar yang selama ini digunakan PLN.
Program PLTS 100 GWp membutuhkan investasi dalam jumlah besar. Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, kebutuhan investasi proyek tersebut mencapai sekitar 73 miliar dollar AS atau lebih dari Rp 1.140 triliun.
Sementara itu, harga listrik yang dihasilkan dari PLTS diperkirakan berada pada kisaran 5-6 sen dollar AS per kilowatt-hour (kWh), di luar biaya sistem baterai.
Pemerintah memperkirakan pengoperasian PLTS 100 GWp dapat memberikan efisiensi terhadap anggaran subsidi energi hingga Rp 73,9 triliun per tahun.
Selain itu, proyek tersebut diproyeksikan mampu menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
Pemerintah akan mengutamakan keterlibatan badan usaha swasta melalui skema independent power producer (IPP). Proyek akan ditawarkan melalui mekanisme tender untuk memperoleh pengembang dengan harga dan skema yang kompetitif.
Namun, pemerintah menyiapkan opsi lain apabila penawaran dari pengembang swasta dinilai tidak memberikan manfaat optimal bagi negara.
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dapat mengambil alih pengerjaan proyek apabila harga yang ditawarkan pengembang tidak kompetitif.
Program PLTS 100 GWp tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah dalam memperbesar porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional. Pemerintah berharap peningkatan kapasitas pembangkit tenaga surya tidak hanya memperkuat pasokan listrik, tetapi juga mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil impor dan memperkuat ketahanan energi Indonesia.
