Jansu Sipahutar, Kadis SDABMBK Deli Serdang, melalui pesan singkatnya juga menyampaikan alasan serupa. Namun, fakta bahwa belum ada pembahasan lanjut di tingkat pusat menimbulkan kecurigaan besar. Bagaimana bisa dana sebesar itu dialokasikan untuk proyek yang dasar perencanaannya masih sangat diragukan.
Dugaan kuat muncul bahwa proyek jalan ini hanyalah kedok untuk menggelapkan anggaran oleh pejabat terkait, termasuk Kepala Desa, PPK, dan Kepala Dinas SDABMBK. Investigasi yang dilakukan oleh beberapa lembaga sosial kontrol mengindikasikan adanya korupsi yang terstruktur dan masif.
Lembaga sosial kontrol dan tim media tidak tinggal diam. Mereka berencana melakukan audiensi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Deli Serdang untuk menuntut transparansi. Selain itu, mereka akan mengirimkan surat ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar segera melakukan investigasi mendalam terkait penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam proyek ini.
Masyarakat Deli Serdang menunggu langkah tegas dari pihak berwenang untuk mengusut tuntas dugaan korupsi yang merugikan negara ini. Transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik harus ditegakkan demi keadilan. (Rizal hsb)
