Katino menekankan bahwa, keterbukaan data ini penting agar masyarakat dapat melihat secara langsung distribusi dana hibah dari APBD. Langkah ini dianggap mampu menghentikan polemik dan spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait aliran dana bantuan yang diterima organisasi sosial di Kota Kediri.
Salah satu poin yang juga ditekankan oleh Katino adalah soal kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan membuka seluruh data terkait hibah, bukan hanya untuk PCNU, masyarakat akan mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai alokasi dana yang dikelola oleh pemerintah daerah. Jika hanya satu organisasi yang dipublikasikan, sementara yang lainnya tidak, hal ini bisa menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat.
“Kan kemarin mantan Walikota Kediri ini juga detail menyampaikan soal bantuan dana hibah bagi PCNU Kota Kediri, seharusnya kita bisa dapat data detail terkait dana hibah bagi ormas lainnya. Nanti biar masyarakat bisa membandingkan, itu saya rasa penting agar polemik ini segera selesai. Jangan hanya PCNU Kota Kediri yang dibuka data bantuan hibahnya, kalau ada ormas lain yang menerima juga dibuka, toh itu sah. Kalau ditutup-tutupi malah aneh, masyarakat bisa bertanya-tanya, kenapa bantuan ke PCNU dibuka kok yang ke ormas lain tidak dibuka?” ujar Katino.
Permintaan ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya, pernyataan mantan Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar mengenai bantuan hibah untuk PCNU sempat menuai berbagai reaksi dari kalangan masyarakat dan politisi.
Dengan membuka data hibah untuk seluruh organisasi sosial, diharapkan polemik ini bisa segera mereda dan masyarakat mendapat informasi yang objektif dan transparan.
Hal ini juga menjadi langkah yang penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah setempat dan memastikan bahwa semua organisasi sosial mendapatkan perlakuan yang adil.
Dalam konteks ini, keterbukaan data merupakan solusi yang diharapkan, agar mampu menenangkan berbagai pihak yang merasa belum mendapat kejelasan terkait aliran dana hibah tersebut.
Katino dan partainya, Gerindra, berharap, agar masyarakat dapat melihat sendiri bagaimana distribusi anggaran hibah dilakukan, tanpa ada yang ditutup-tutupi.
Dengan adanya desakan dari Ketua DPC Gerindra Kota Kediri ini, diharapkan mantan Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar dapat segera merespons dan memberikan transparansi terkait hibah kepada organisasi selain PCNU.
Publikasi data yang lebih lengkap dan terbuka akan menjadi kunci untuk menyelesaikan polemik yang ada, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.(yan)
>>> Klik berita lainnya di Google News BeritaSiber.Com
